Semarang – Dalam deretan panjang sejarah Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP), nama Prof. Dr. Retno Saraswati SH., M.Hum.tercatat sebagai perempuan pertama yang ada di posisi Dekan. Sejak fakultas sulung di lingkungan Undip itu lahir di tahun 1957, semenjak Mr R Soebijono Tjitrowinoto menjadi Dekan FH yang pertama, di urutan ke-17 seorang Srikandi tampil membuka sejarah baru.
Retno Saraswati, perempuan yang lahir di Kendal pada 19 November 1967, kini masuk dalam daftar bersama beberapa tokoh yang menjadi legenda di Kampus Diponegoro. Di daftar nama Dekan FH Undip ada beberapa nama besar yang kemudian menjadi Rektor Undip. Di antaranya Prof Prof Soedarto SH; Prof Dr Muladi SH; dan Prof Dr Yos Johan Utama SH M.Hum. Ada pula yang berkiprah di jenjang nasional seperti Prof Muladi (Menkum HAM dan Mensesneg); Prof Mr Soenario (Menteri Luar Negeri) dan Prof Dr Arief Hidayat SH MS (Ketua Mahkamah Konstitusi).
Meski menjadi yang pertama, civitas academika Undip menyambut baik saat ahli hukum tata negara ini dilantik menjadi Dekan FH oleh Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH., M.Hum. pada Selasa (8/Mei/2018). Retno melanjutkan kepemimpinan seniornya, Prof Dr R Benny Riyanto SH M.Hum CN yang mendapat tugas baru per 4 April 2018 sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Hukum dan HAM. Para koleganya menilai, kiprahnya di lembaga pendidikan tinggi negeri terkemuka ini sudah cukup banyak sehingga pantas dia menjadi orang nomer satu di FH Undip.
Menjadi pengajar semenjak lulus dari Fakultas Hukum Undip pada tahun 1992, kemudian lanjut meneruskan studi Di Program Magister Hukum Undip dan lulus tahun 2001. Jenjang Strata 3 diselesaikannya tahun 2011 di Program Doktor Ilmu Hukum FH Undip. Alumni SMA Sedes Sapientiae Semarang ini dikukuhkan menjadi profesor, gelar akademik tertinggi, di almamaternya pada 23 April 2016.
Berbagai jabatan pernah dilakoninya. Di antaranya menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip (2013-2015), Pembantu Dekan I FH Undip (2015-2018). Di samping mengajar, Retno yang juga memiliki kualifikasi sebagai legal drafter ini juga giat berbicara di seminar dan diskusi tentang hukum.
Deretan karya ilmiahnya juga sudah sangat banyak, hampir seratus publikasi ilmiah yang dihasilkannya. Di tahun 1996, saat Orde Baru masih berkuasa, dia sudah menulis tentang “Arti Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia” dan “Hubungan Infra Struktur dengan Supra Struktur Guna Mencapai Tujuan Negara”. Yang terbaru, di tahun 2020 Retno dan Tanjung menulis di Jurnal Yudisial manuskrip berjudul “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi”.
Di ranah internasional, dia mencermati posisi Natuna melalui karya yang ilmiah bersama AL Tienh, A Ristyawati, A Soemarmi, dengan judul “The national defense strategy under the regime of the 7th President of Indonesia to protect the exclusive economic zone of the Natuna Sea overlapping with China’s nine-dash line” yang dipublikasikan di Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation Tahun 2020.
Mengenai pendidikan tinggi hukum, Retno secara lugas menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi nyaris seluruh sektor dan bidang, harusnya menjadi pemahaman baru yang membutuhkan tindak lanjut nyata. Dalam konteks lembaga pendidikan, FH Undip terus memperbaharui konsepsi dan pemikiran-pemikiran hukum terkait dengan teknologi digital dan implikasinya. Juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menemukan solusi agar tetap ada kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital.
“Teknologi digital bukan hanya E-Court yang meliputi layanan pendaftaran perkara, informasi taksiran panjar biaya perkara, serta cara pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan daring; tapi juga menyangkut keabsahan bukti elektronik, pengesahan secara elektronik untuk perjanjian dan berbagai layanan umum yang berbasis teknologi informasi. Karena itu, kami harus mampu menyiapkan kurikulum agar lulusan kami selain kompeten dalam pemahaman hukum juga memiliki pemahaman budaya digital,” ujarnya.
Pendidikan hukum harus banyak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Konsep-konsep hukum tentang perjanjian, jual beli, sewa menyewa, hubungan ketenagakerjaan, dan modus tindak pidana berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi tantangan bagi civitas akademika. Yang harus menyesuaikan bukan hanya para praktisi dan mahasiswa, tapi juga pengelola perguruan tinggi hukum.
Dalam pada sistem pendidikan dan perkuliahan, karena wabah Covid-19 kuliah harus di lakukan secara daring. Konsekuensi perkuliahan online adalah perubahan sistem absensi, tata cara ujian maupun terkait dengan kegiatan akademik lainnya seperti pengambilan mata kuliah dan pengurusan surat-surat juga dilakukan secara online. “Undip telah menfasilitasi dengan menggunakan teknologi Single Sign On atau SSO. Sehingga kami lebih mudah menyesuaikannya,” ungkapnya mengakhiri percakapan.
Jakarta ,9-11 April 2021, Delegasi UKM-F Kelompok Riset dan Debat (KRD) lagi-lagi mencetak prestasi pada Lomba Debat Nasional dan Lomba Karya Tulis Ilmiah National yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ada yang berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yakni acara digelar secara full virtual, mengingat acara dilaksanakan masih di era pandemic covid-19. Walaupun secara online tak mengurangi semangat delegasi dalam berlomba, bahkan tim Diponegoro muda dapat menorehkan prestasi yang membanggakan. Adapun timeline pelaksanaan lomba diawali dari pengumpulan berkas pada tanggal 21 Maret 2021, kemudan penilaian berkas pada tanggal 22 Maret-1 April 2021, presentasi karya ilmiah 5 finalis pada tanggal 10 April 2021, dan pengumuman juara pada tanggal 11 April 2021.
Delegasi Lomba Debat Nasional Veteran Legal Competition 2021 berhasil meraih juara 1 dan Juara II Delegasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Veteran Legal Competition 2021
Berikut nama nama delegasi Mahasiswa FH Undip antara lain :
1. Tim Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro peraih Juara I terdiri dari :
– Astrid Karana Pramesti ( Angkatan 2018) – Hanif Fuadi Anas ( Angkatan 2018 ) – Elisabeth Sihaloho ( Angkatan 2018 )
2. Tim Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro peraih juara II terdiri dari :
– Detty Amelinda ( angkatan 2018) – Dian Nahdila Donika ( angkatan 2018) – Suprat Aditia ( angkatan 2018)
Segenap civitas akademika FH Undip megucapkan selamat dan sukses atas prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Delegasi. Semoga prestasi membanggakan ini dapat memberikan inspirasi dan semangat dalam mengikuti ajang kompetensi bergensi selanjutnya.
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dengan mengangkat tema “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Peraturan Desa”. Agenda Pengabdian Masyarakat ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dipenuhi oleh setiap komponen di lingkungan Perguruan Tinggi. Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 2-4 April 2021 ini di Balai Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Bertindak sebagai pemateri dalam pengabdian tersebut : Bp. Diastama Anggita Ramadhan, S.H., L.LM dan ibu Aprista Ristyawati, S.H., M.H. , serta bertindak sebagai Moderator, ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
Acara dibuka dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Kepala Desa Waleng dan Kepala Desa Selorejo kab.Wonogiri. Turut hadir memberikan sambutan perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh Dekan Fakultas Hukum, Prof.Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Peserta yang datang pada penyuluhan hukum ini terdiri dari sejumlah perangkat desa, anggota Badan Perwakilan Desa, karang taruna dan sebagian warga masyarakat desa Waleng dan desa Selorejo.
Rabu, 31 Maret 2021. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan studi banding dan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian yang dilaksanakan di ruang sidang gedung H Fakultas Hukum UNDIP.
Rabu, 31 Maret 2021. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Semarang. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian yang dilaksanakan di ruang sidang gedung H Fakultas Hukum UNDIP.
Jakarta ,18-19 Februari 2021, Tim Pseudorechspraak kembali mengukir prestasi pada National Mood Court Competition (NMCC) Piala Anti Money Laundering VI Universitas Trisakti, Jakarta. Delegasi Undip yang terdiri dari 3 official dan 15 delegasi telah mengumpulkan berkas pada bulan November 2020 lalu. Pada tanggal 10 Februari 2021, delegasi Undip mengikuti technical meeting dan openin untuk mengetahui kettntuan terkait perekaman sidang baik penyishan maupun final. Adapun pada tanggal 18 Februari adalah pelaksanaan perekaman sidang penyiihan dan tahap final dilaksanakan di hari berikutnya yakni tanggal 19 Februari 2021. Delegasi Undip sendiri berhasil menjadi finalis serta menyabet penghargaan berkas terbaik dan peran panitera terbaik. Segenap civitas akademika FH Undip megucapkan selamat dan sukses atas prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Delegasi. Ini merupakan achievement yang luar biasa dan membanggakan, semoga dapat memberikan semangat dalam mengikuti ajang kompetensi bergensi selanjutnya.
Denpasar, 8 Februari 2021, Delegasi Undip berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa pada Peradilan Semu Tingkat Nasional National Mood Court Competition (NMCC) Tjokorda Raka Dherana VI pada Universitas Udayana, Bali.
Dalam ajang kompetensi bergenngsi tersebut prestasi dan penghargaan yang diraih tim Pseudorechtspraak antara lain :
Juara II Berkas Terbaik, Peran Majelis Hakim Terbaik, Peran Penuntut Umum Terbaik, Peran Saksi Ahli Terbaik dan Peran Terdakwa Terbaik.
Segenap civitas akademika mengucapka selamat dan terima kasih kepada tim Delegasi dan official yang telah mengharumkan Panji Diponegoro di kancah Nasional, Semoga prestasi ini dapat memberikan semangat dan terus berkembang di masa selanjutnya.
Pati, 9-10 Februari 2021, Pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap bagian, karena merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, acara ini yang melibatkan seluruh dosen bagian Hukum Perdata, dengan dihadiri oleh lurah, perangkat desa setempat dan beberapa masyarakat sekitar. Acara dimulai dengan sambutan dari Bpk Muhyidin, S.Ag.,M.Ag.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, Bpk. Sugiyono selaku Camat Kecamatan Juwana, dan pemberian cinderamata berupa plakat dari Fakultas Hukum. Kemudian dilanjutkan sosialisasi oleh masing-masing sub bagian, yang dimoderatori langsung oleh Bpk. Triyono.S.H.,M.Kn. Adapun sub tema mulai dari pertanahan, perkawinan, UMKM, wakaf, dan waris adat. Agenda pengabdian masyarakat ini disambut hangat oleh Camat setempat karena dapat memberikan edukasi khususnya perangkat desa dan warga sekitar yang belum mengerti akan hukum, pada hari sebelumnya juga dibuka Pos Bantuan Hukum untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum.
Presentasi NarasumberSambutanPenyerahan CinderamataKegiatan Pos Bantuan Hukum
Selasa, 23 Maret 2021. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Tentang Hukum Kekayaan Intelektual”
