Denpasar, 8 Februari 2021, Delegasi Undip berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa pada Peradilan Semu Tingkat Nasional National Mood Court Competition (NMCC) Tjokorda Raka Dherana VI pada Universitas Udayana, Bali.
Dalam ajang kompetensi bergenngsi tersebut prestasi dan penghargaan yang diraih tim Pseudorechtspraak antara lain :
Juara II Berkas Terbaik, Peran Majelis Hakim Terbaik, Peran Penuntut Umum Terbaik, Peran Saksi Ahli Terbaik dan Peran Terdakwa Terbaik.
Segenap civitas akademika mengucapka selamat dan terima kasih kepada tim Delegasi dan official yang telah mengharumkan Panji Diponegoro di kancah Nasional, Semoga prestasi ini dapat memberikan semangat dan terus berkembang di masa selanjutnya.
Pati, 9-10 Februari 2021, Pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap bagian, karena merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, acara ini yang melibatkan seluruh dosen bagian Hukum Perdata, dengan dihadiri oleh lurah, perangkat desa setempat dan beberapa masyarakat sekitar. Acara dimulai dengan sambutan dari Bpk Muhyidin, S.Ag.,M.Ag.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, Bpk. Sugiyono selaku Camat Kecamatan Juwana, dan pemberian cinderamata berupa plakat dari Fakultas Hukum. Kemudian dilanjutkan sosialisasi oleh masing-masing sub bagian, yang dimoderatori langsung oleh Bpk. Triyono.S.H.,M.Kn. Adapun sub tema mulai dari pertanahan, perkawinan, UMKM, wakaf, dan waris adat. Agenda pengabdian masyarakat ini disambut hangat oleh Camat setempat karena dapat memberikan edukasi khususnya perangkat desa dan warga sekitar yang belum mengerti akan hukum, pada hari sebelumnya juga dibuka Pos Bantuan Hukum untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum.
Presentasi NarasumberSambutanPenyerahan CinderamataKegiatan Pos Bantuan Hukum
Selasa, 23 Maret 2021. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Tentang Hukum Kekayaan Intelektual”
Senin, 22 Maret 2021. Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum UNDIP menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum dengan tema “Beberapa Perubahan Pengaturan Terkait Administrasi Pemerintahan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tujuan dan Implikasinya Dalam Praktik”.
Sebagai pembicara dalam kuliah umum ini yaitu Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum yang merupakan Guru Besar Tidak Tetap FH UNDIP yang saat ini menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam rangkap kerjasama sama Akademi Kepolisian (AKPOL) dan Fakultas Hukum FH UNDIP, Serta penguatan pemahaman, penyamaan persepsi proposal penelitian dengan tema “Analisis Kompetensi Lulusan Akademi Kepolisian Tahun 2017-2020 Berbasis Kewilayahan”, serta koordinasi internal antar peneliti linkungan Universitas Diponegoro dilaksanakan rapat pada Jumat, 12 Maret 2021, yang dilaksanakan secara daring dan luring
Kamis (4/3), Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum menyelenggarakan kegiatan penyuluhan Hukum dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Permasalahan Hukum dan Realitas Sosial di Masa Pandemi Covid-19 serta Urgensi dan Landasan Hukum Program Vaksinasi Covid-19”. Kegiatan ini berlangsung di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diikuti oleh 30 orang peserta perwakilan masyarakat desa dengan penerapan protocol Kesehatan kegiatan. Acara ini dibuka oleh Bp. Kusnadi selaku Kepala Desa. Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bp. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami permasalahan hukum, realitas sosial dan aspek hukum pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Bertindak sebagai pembicara pertama dalam kegiatan ini, Bp. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H. memaparkan berbagai permasalahan hukum dan realitas sosial yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Kemudian, Ibu Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. sebagai pembicara kedua menyampaikan materi tentang urgensi dan landasan hukum program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat untuk mendengarkan dan berdiskusi dalam penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk Bersama-sama pemerintah mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, sehingga dapat segera mengakhiri pandemi ini.
