Ujian Mandiri(Terbatas) Kampus Jepara

oleh admin | Jun 22, 2021 | Berita Fakultas

Pendaftaran UM1 sampai tanggal 20 Juni 2021 pukul 24.00 WIB
Pendaftaran UM2 setelah tanggal 7 Juli 2021

Kunjungi link pmb dengan klik button berikut

Indonesia Butuh Badan Pengelola Hulu Migas Independen Berdasarkan UU

oleh admin | Jun 5, 2021 | Berita Fakultas

SEMARANG – Indonesia diyakini masih membutuhkan minyak dan gas (migas) untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Untuk menggiatkan investasi hulu migas, perlu dibentuk badan khusus di luar pemerintah yang melakukan pengaturan, pengurusan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan migas yang dilandasi peraturan perundang-perundangan.

“Di masa depan perlu dipastikan kontrak kerjasama dengan KKKS dilakukan oleh badan khusus independen, bukan dengan pemerintah. Tujuannya, agar segala risiko bisnis tidak terkena kepada negara,” kata Purnomo Yusgiantoro, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam Forum Group Discusion(FGD) Tata Kelola Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai Lokomotif Ekonomi yang Selaras dengan Kebutuhan Industri, di Kampus Universitas Diponegoro (Undip), Semarang Jumat, (4/6).

Purnomo menyampaikan bahwa banyak kasus di masa lalu yang akhirnya membawa negara berhadapan dengan tuntutan pengadilan karena pemerintah terlibat dalam pengelolaan kontrak.

“Saya mengingatkan agar kita tidak melupakan sejarah karena ia adalah guru yang baik, yang dapat kita jadikan pelajaran untuk membuat masa depan lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, bentuk BP MIGAS (cikal bakal SKK Migas) yang lahir tahun 2001 sebetulnya cukup ideal karena merupakan lembaga independen, tidak termasuk dalam eksekutif dan bukan bagian dari BUMN yang menjalankan bisnis migas.

Ini baik untuk semua pihak, termasuk PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang setara dengan KKKS, dapat berkembang dan labanya naik. BP MIGAS pun kemudian bisa mengawal industri hulu migas dengan baik, terbukti banyak proyek yang berhasil dilahirkan, misalnya Tangguh Train 1 sampai 3, juga pengembangan Lapangan Cepu yang kini memasok 30% produksi nasional, paparnya.

Purnomo mengakui bahwa ketika menjadi Menteri ESDM, usaha mengawal kelahiran BP MIGAS bukan perkara sederhana karena terjadi banyak pihak yang berkepentingan. Proses tarik-tarikan kepentingan terlihat masih terjadi ketika lembaga itu sudah lahir, terbukti 4 (empat) kali lembaga itu menghadapi judicial review yaitu di tahun 2003, 2004, 2007 dan yang terakhir di tahun 2012.

“Yang terakhir berhasil membuat BP MIGAS dibubarkan sehingga kemudian lahir SKK Migas yang hanya didasarkan pada Kepres. Ini sebetulnya aneh karena lembaga ini sudah berjalan selama 10 tahun dan punya prestasi. Dibubarkan oleh pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan hulu migas,” kata Purnomo.

Retno Saraswati, Dekan Fakultas Hukum Undip, menyoroti langkah pemerintah yang belum juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 untuk membentuk badan pengelola hulu migas baru, padahal sudah berjalan 10 tahun.

“Apa yang menjadi putusan MK ini seharusnya sudah final. Oleh karena itu harus segera ditindaklanjuti karena kita butuh kepastian dan kepatuhan hukum,” ujarnya.

Untuk menarik investor hulu migas, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

Selain harus memiliki tata kelola yang baik, syarat lain yang dibutuhkan adalah perlunya skema kontrak yang fleksible namun memiliki berkepastian hukum, serta perizinan yang sederhana agar tata kelola hulu migas tidak birokratis dan efisien.

Ali Nasir, Praktisi Hukum Migas, mengungkapkan bahwa masalah kepastian hukum menjadi sorotan investor karena bisnis hulu migas adalah bisnis jangka panjang.
“Sebelum membuat keputusan investasi, calon investor harus bisa membuat kalkulasi keekonomian suatu kegiatan atau proyek,” ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya berharap, rencana DPR dan pemerintah membahas UU Migas baru harus memiliki tujuan untuk menarik investor. Salah satu yang harus diperhatikan adalah sanctity of contract di segala hal, termasuk pada rezim pajak yang diterapkan (assume and discharge), sehingga investor bisa mendapat kepastian.

“Satu hal lagi, agar dipastikan perselisihan tidak masuk ke ranah pidana. Ini membuat investor ketakutan karena terkait kepastian hukum,” kata Ali.(RA)

Sumber : https://www.dunia-energi.com/indonesia-butuh-badan-pengelola-hulu-migas-independen-berdasarkan-uu/

Bersinergi Membangun Negeri

oleh admin | Mei 26, 2021 | Berita Fakultas

Fakultas Hukum UNDIP, Ikatan Alumni UNDIP, serta Kantor Pemeringkatan UNDIP menyelenggarakan kegiatan Talkshow Jejaring Alumni Seri I. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa, 25 Mei 2021 pukul 19.30 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Talkshow Jejaring Alumni Seri I ini mengangkat tema “Bersinergi Membangun Negeri” dengan narasumber Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (Ketua DPP IKA FH UNDIP) dan Supranawa Yusuf, S.H., MPA (Wakil Kepala BKN).

Acara ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UNDIP, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. dan Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

Visiting Lecturer FH UNDIP

oleh admin | Mei 25, 2021 | Berita Fakultas

Kegiatan Visiting Lecturer diselenggarakan pada tanggal 20 Mei, 21 Mei serta 24 Mei 2021. Kegiatan ini berlangsung secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting serta live streaming pada akun youtube Official Fakultas Hukum Undip

Pada pelaksanaan hari pertama VL, narasumber yang hadir yaitu Prof. Dr. Mr. Albertjan Tollenaar yang berasal dari University of Groningen, Belanda. Beliau menyampaikan materi dengan tema “Effective Enforcement of The Right to Fresh Water: The Role of Judiciary”

Hari kedua VL bertemakan “We Are What We Ear : Why Law Matters?” Narasumber yang menyampaikan materi yaitu Dr. Sia Chin Chin dari Taylors University, Malaysia.

Prof. Dan Svantesson, LL.B., LL.M., Ph.D merupakan narasumber hari ketiga VL yang membawakan materi dengan tema “Cross Border Legal Issues For The Internet”

Halal Bi Halal Keluarga Besar Fakultas Hukum UNDIP

oleh admin | Mei 21, 2021 | Berita Fakultas

Jumat, 21 Mei 2021. Bingkai Kebersamaan sebagai Landasan Peningkatan Produktivitas di Masa Pandemi merupakan tema yang diangkat dalam kegiatan Halal Bi Halal Keluarga Besar Fakultas Hukum UNDIP. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat, 21 Mei 2021 pada pukul 09.00 secara daring dan luring dengan menggunakan aplikasi Zoom.

Halal Bi Halal dibuka oleh Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UNDIP serta Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Diponegoro. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber yaitu KH. Dr. Arja Imroni, Dekan Fakultas Syari’ah UIN Semarang.

Fenomena Perkembangan Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia

oleh admin | Apr 22, 2021 | Berita Fakultas

Kamis, 22 April 2021. Program studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan kuliah umum dengan tema “Fenomena Perkembangan Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia”.