Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Hukum Undip

Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Hukum Undip

Setelah sebulan penuh melaksanakan Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan Halal bihalal, Rabu, (11/5). Kegiatan halal bi halal diselenggarakan secara luring di selasar gedung Satjipto Rahardjo, S.H. yang diikuti oleh seluruh dosen dan tendik Fakultas Hukum.

Dekan Fakultas Hukum memberikan sambutan

Sambutan Rektor Undip

Kegiatan halal bihalal ini dimulai dengan pelantunan kalam ilahi kemudian dilanjutkan Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan memberikan sambutan, dan Bapak Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. membuka kegiatan Halal Bihalal ini. Dalam Halal Bihalal kali ini, Fakultas Hukum mengundang Bapak KH. Drs. Supandi sebagai pembicara.

Fakultas Hukum UNDIP Peringkat 301-340 Dunia

Fakultas Hukum UNDIP Peringkat 301-340 Dunia

Berdasarkan hasil yang dirilis oleh Pemeringkatan QS WUR BY SUBJECT 2022 pada tanggal 6 April 2022 (https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah berhasil menorehkan capaian yg sangat baik yaitu memperoleh Global Rank : 301-340, sedangkan pada Domestik Rank : 4.

FH Undip memperoleh peringkat 301-340 QS WUR by Subject 2022

Selamat dan sukses kepada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Fakultas Hukum UNDIP Jalin Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama Fakultas Hukum Undip melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan dan literasi terkait manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penandatanganan dilakukan Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan pusat Abdur Rahman Irsyadi dan Dekan Fakultas Hukum Undip Prof Retno Saraswati, di Gedung Fakultas Hukum Undip Semarang, Senin(7/3/2022).

 

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi mengatakan,penandatanganan ini dalam wujud kerja sama Tri Darma Perguruan Tinggi di dalam pendidikan, penelitian dan pemahaman terkait jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para calon pekerja terutama mahasiswa sebagai calon pekerja yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

“Penandatanganan ini wujud Perjanjian kerja sama yang dimaksud Tri Dharma Perguruan tinggi, yakni dapat menjalin kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kami ingin melakukan literasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para calon pekerja yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi,” kata Abdur Rahman Irsyadi kepada sejumlah awak media.

Abdur mengemukakan, BPJamsostek akan melakukan literasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan karena materi tersebut jarang diketahui oleh mahasiswa maupun akademisi.

“Kerja sama ini sebagai bentuk literasi antara BPJamsostek dengan Fakultas Hukum Undip, dengan tujuan pada saat nanti mahasiswa bekerja dan lulus dari perguruan tinggi, sudah memahami dan mengetahui hak dan kewajibannya terkait jaminan sosial ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Abdur Rahman Irsyadi menjelaskan,  pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para mahasiswa saat melakukan praktek kerja lapangan(PKL) atau magang , kuliah kerja nyata (KKN), serta aktivitas kampus lainnya. Adapun, BPJS Ketenagakerjaan mendorong para mahasiswa magang, PKL, KKN, dan lainnya juga dapat dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan minimal dua program yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), dengan minimnya saat iuran.

“Mahasiswa cuma Iuran Rp16.800, dapat menerima dua program yakni JKK dan JKM saat ada kecelakaan kerja pada mahasiswa melakukan KKN dapat dilakukan dengan nyaman,” ungkapqnya.

Abdur menjelaskan, penanda tanganan ini telah dilakukan di 16 universitas yang ada di Indonesia, yang masing-masing mahasiswa sebagai  peserta BPJS dengan  Ketenagakerjaan minimal  dapat terlindungi. “Penandatanganan kerjasama ini telah dilakukan yang ke-16 dan harapannya akan terus bertambah pemahaman setelah mahasiswa mendapat,” imbuh Abdur.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Undip Prof Retno Saraswati mengharapkan dengan penandatangan kerjsama ini dapat terjalin sinergi terutama di bidang pendidikan dan penelitian, agar pemahaman dan pengertian mengenai Program BPJS Ketenagakeraan.

“Dari sisi pengabdian dengan adanya Mereka Belajar, kami ingin mahasiswa-mahasiswa kami bisa magang di BPJS Ketenagakerjaan. Tentu tidak sekadar magang, tetapi mahasiswa bisa mendapatkan ilmu sekaligus melihat kelemahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Semarang Pemuda Multanti menambahkan literasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dengan universitas sangat penting karena mahasiswa merupakan calon pekerja, sehingga bisa mengetahui secara dini mengenai hak dan kewajibannya untuk mendapatkan jaminan sosial.

“Dengan adanya kolaborasi ini, mahasiswa yang melakukan magang, KKN, PKL bisa terlindungi karena saat ini kepesertaan sangat terbuka sekali dan siswa magang pun memerlukan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuh Multanti.

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FH UNDIP KE-65

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FH UNDIP KE-65

Pada tanggal 11 Januari 2022, Fakultas Hukum Undip menyelenggarakan Orasi Ilmiah dalam rangka memperingati Dies Natalis ke 65. Acara diselenggarakan secara hybrid yaitu luring dengan tetap menegakan prokes kesehatan di Selasar Gedung Dekanat FH Undip dan Daring melalui Live Streaming Youtube.

Orasi Ilmiah dihadiri oleh Rektor Undip, Pimpinan FH Undip, civitas akademika dan Perwakilan Fakultas Hukum di Kota Semarang. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara dibuka dengan Pidato Sambutan Dekan FH Undip,Prof.Dr.Retno Saraswati,S.H.,M.Hum. dan Sambutan Rektor Undip,Prof.Dr.Yos Johan Utama,S.H.,M.Hum.Kemudian puncak acara diisi dengan Pidato Ilmiah oleh para orator yang merupakan Dosen FH Undip yaitu Dr.Nur Rochaety,S.H.,M.Hum. ( Pakar Hukum Pidana & Krimonologi ), Dr.Sukirno,S.H.,M.Si. ( Pakar Hukum Perdata – Adat ) dan Dr.Paramita Prananingtyas,S.H.,LL.M. ( Pakar Hukum Perdata-Bisnis).

Acara Orasi Ilmiah ditutup dengan penyerahan Piagam Penghargaan dari Rektor Undip kepada para Orator dan pemotongan tumpeng secara simbolis dari Rektor Undip,Prof.Dr.Yos Johan Utama,S.H.,M.Hum. kepada Dekan FH Undip,Prof.Dr.Retno Saraswati,S.H.,M.Hum. yang diteruskan kepada perwakilan Dosen Muda,Bagus Rahmanda,S.H.,M.H.

PERESMIAN FASILITAS KAMPUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERESMIAN FASILITAS KAMPUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Semarang, 31 Desember 2021, Di penghujung tahun 2021, Fakultas Hukum UNDIP, telah merampungkan pembangunan beberapa fasiltas kampus. Guna mendukung kegiatan civitas akademika FH UNDIP yang hampir 2 tahun menjalani masa pandemic covid-19, telah diresmikan lift, masjid, jembatan penghubung, serambi inspirasi mahasiswa dan escalator. Acara tersebut diawali sambutan oleh Dekan FH UNDIP, Prof.Dr.Retno Saraswati, SH,MHum  dilanjutkan peresmian langsung oleh rector Universitas Diponegoro, Prof.Dr. Yos Johan  Utama, SH,MHum. Hadir diantaranya para tamu undangan wakil rector IV Universitas Diponegoro dan para dekan fakultas dan sekolah di lingkungan UNDIP. Lift yang terletak di gedung Prof. Satjipto Raharjo, SH itu merupakan bantuan CSR dari Bank BTN. Turut hadir dan memberikan sambutan Bp Roni Subagio selaku kepala Bank BTN kantor wilayah VI didampingi Bp Donny Dwiantoro Kepala Bank BTN Kantor Cabang Semarang. Acara peresmian tersebut ditandai dengan penanda tanganan kerjasama antara UNDIP dengan Bank BTN.

Merupakan kerjasama yang baik antara FH dengan Bank BTN, dengan adanya penambahan beberapa fasilitas kampus tersebut diharapkan proses mobiltas civitas akademika menjadi lebih mudah dan nyaman.  Adapun beberapa fasilitas yang diresmikan adalah lift yang terletak di gedung Prof Satjipto Rahardjo, SH, jembatan penghubung antara gedung Prof Satjipto Rahardjo,SH dengan gedung ruang kelas, masjid dan serambi inspirasi mahasiswa.

Kunjungan FH Undip – Akademi Kepolisian Republik Indonesia

Pada hari Kamis, 23 Desember 2021, Fakultas Hukum Undip melakukan kunjungan kerja ke Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dipimpin secara langsung oleh Prof.Dr.Retno Saraswati,S.H.,M.Hum. selaku Dekan dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Bapak Solechan,S.H.,M.Hum.

Rombongan FH Undip diterima dan disambut secara langsung oleh Gubernur Akpol Irjen Pol Drs. Suroto,M.Si. dan Wakil Gubernur Akpol Brigjend Pol Awi Setiyono,S.I.K.,M.Hum. beserta jajaran pejabat Akpol lainnya.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan audiensi guna membahas kerjasama antara Pusat Kajian Kepolisian ( PUSKAPOL) dengan Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

Public Dissemination FH – UNHCR

Public Dissemination FH – UNHCR

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan Public Dissemination yang bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dengan judul “Understanding Statelessness Situation in Indonesia through Baseline Survey” Project in 2021. Kegiatan ilmiah ini dilangsungkan secara hybrid yaitu secara daring melalui platform Zoom Meetings, dan secara luring dengan tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan bagi sejumlah tamu undangan terbatas di Puri Ballroom, Hotel Ciputra, Semarang.

Peserta yang hadir secara luring berasal dari Kantor Imigrasi lingkup Jawa Tengah, Rumah Detensi Imigrasi Semarang , Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa , Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kabupaten Semarang serta perwakilan akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai PTN dan PTS di Semarang.

Panitia turut mengundang sejumlah narasumber ternama dan kompeten di bidangnya antara lain :

1. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Hakim Konstitusi Republik Indonesia & Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) ;

2. Prof. Dr. Zudan Arief Fakrulloh, S.H., M.Hum. (Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI)

3. Nurudin, S.Sos., M.Si. (Kasubdit Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI);

4. Ir. Maurits Mantiri, M.M. (Walikota Bitung), dan

5. Diovio Alfath, S.H. (Legal Associate UNHCR Indonesia).

Bertindak selaku moderator adalah Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum. (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Diseminasi Publik diawali dengan pidato pembukaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. dan Ms. Hyun Young Chae selaku Protection Officer & OIC for Protection dari UNHCR Indonesia. Kemudian disampaikan pemaparan hasil penelitian oleh Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Peneliti

Dua Program Studi FH UNDIP Lolos Akreditasi Internasional

Dua Program Studi FH UNDIP Lolos Akreditasi Internasional

Pimpinan dan Seluruh Civitas Akademika FH Undip turut berbangga dan bersyukur atas lolosnya dua Prodi yaitu Program S1 Hukum dan Program Magister Hukum yang sukses mendapatkan Predikat Akreditasi Internasional dari FIBAA ( Foundation for International Business Administration Accreditation) pada November 2021.

Prestasi ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Visi Fakultas Hukum Undip dalam menjadi Program Studi berkelas Dunia yang berbasis Riset.

FIBAA merupakan lembaga penjaminan mutu dan pengembangan kualitas pendidikan tinggi yang berbasis di Jerman. Lembaga akreditasi internasional telah diakui dan terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

 

Silahkan unduh sertifikat akreditasi internasional pada link berikut :
Urkunde_LLB
Urkunde_LLM

Kajian Yuridis Pelaksanaan Sita dan Lelang yang Efektif Dalam Rangka Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Kajian Yuridis Pelaksanaan Sita dan Lelang yang Efektif Dalam Rangka Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Pada hari Kamis, 2 Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kajian Yuridis Pelaksanaan Sita dan Lelang yang Efektif Dalam Rangka Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah” di Hotel Ciputra Semarang. Kegiatan FGD yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Undip, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. ini menghadirkan Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bp. Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA. selaku narasumber.

Acara FGD ini dihadiri oleh para pembahas/peserta diskusi yang terkait dengan tema kegiatan, diantaranya dari akademisi (dosen) dan para praktisi, seperti dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, dan lain-lain.

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari proses penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan tema sebagaimana judul FGD tersebut. Tim peneliti yang terdiri dari Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum, Henny Juliani, S.H., M.H., Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H, dan Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. juga telah melakukan rangkaian kegiatan penelitian lapangan di berbagai instansi yang terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan penelitian kerjasama antara Fakultas Hukum Undip dan BPK RI.

Efektivitas Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor Kelas Kakap

Efektivitas Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor Kelas Kakap

Pada hari Kamis , 25 November 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengadakan Webinar Nasional yang bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Persatuan Jaksa Indonesia Daerah Jawa Tengah. Webinar Nasional ini mengambil tema “Efektivitas Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor Kelas Kakap”, yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring).

Diawali dengan sambutan dari Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNDIP kemudian Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku rektor Universitas Diponegoro membuka kegiatan webinar ini. Jaksa Agung RI memberikan sambutan secara online dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. bersama dengan 5 pembicara yaitu :

  1. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom (Wakil Ketua Komisi III DPR RI)
  2. Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila)
  3. Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA. (Ketua Komisi Kejaksaan RI)
  4. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro)
  5. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah)
YouTube
Instagram
Tiktok