Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) telah berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Baru Menuju Indonesia Emas 2045” dalam rangka Rangka Dies Natalis FH Undip Ke 68. Acara ini telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 bertempat di ruang aula pusat kegiatan mahasiwa (PKM) lantai 3 gedung Prof. Purwahid Patrik, S.H. FH Undip Tembalang, Kota Semarang.
Seminar diikuti oleh kurang lebih dua ratus lima puluh orang peserta dari berbagai unsur mulai dari mahasiswa dan dosen. Acara dimulai dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Acara selanjutnya adalah penampilan empat penari Dugderan khas Kota Semarang. Acara selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Hukum Undip, Prof. Dr. Retno Saraswati SH., M.Hum. Beliau berpesan bahwa seminar ini dapat dijadikan inspirasi bagi penulisan hukum baik skripsi, tesis, maupun disertasi tentang hukum.
Acara selanjutnya dipandu oleh moderator seminar yang juga dosen Fakultas Hukum Undip yakni Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H, yang memantik diskusi seminar dengan membahas tentang metafora ship of state dari buku Plato yang berjudul The Republic. Sesi pemaparan dari narasumber dimulai oleh Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum. selaku pakar di bidang ilmu perundang-undangan, beliau menjelaskan tentang pentingnya partisipasi bermakna (meaningful participation) dari masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan.
Narasumber selanjutnya Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. menjelaskan tentang pentingnya politik kebijakan dan penyusunan kebijakan berbasis data dan evidence based. Beliau juga menjelaskan tentang masalah-masalah dalam pembuatan politik kebijakan yakni birokrasi yang lamban dan korup, pengaruh internal dan eksternal, dan data fiktif atau invalid. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa mencapai Indonesia emas dan agar bisa masuk lima besar ekonomi dunia, maka pembuatan kebijakan publik harus dijalankan dengan benar walaupun dipengaruhi dan dijalankan melalui dinamika kekuasaan.
Narasumber terakhir yakni Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. selaku kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan kebijakan antarwilayah dan antarlevel pemerintahan. Kemudian beliau juga menitikberatkan akan pentingnya pergerakan sinergis antar pemerintah daerah dan kementerian yang searah dengan pembangunan nasional. Beliau juga memaparkan praktik baik digitalisasi pelayanan di Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Acara seminar nasional juga menjadi cukup seru karena banyaknya antusiasme penanya kepada para narasumber di sesi tanya jawab.
