Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan Undip Global Classroom (UGC) pada Selasa, 5 Mei 2026 dengan menghadirkan Dr. Wilson Tay Tze Vern dari The National University of Malaysia sebagai pembicara utama. Mengangkat tema “Legislative Body in Malaysia”, kegiatan ini diselenggarakan bagi mahasiswa IUP Mata Kuliah Hukum Tata Negara dengan Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. sebagai discussant. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh mahasiswa untuk memperluas wawasan mengenai sistem ketatanegaraan Malaysia dalam perspektif hukum tata negara komparatif.
Pada awal pemaparannya, Dr. Wilson menjelaskan bahwa badan legislatif merupakan organ negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk, mengubah, dan mencabut peraturan perundang-undangan, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap cabang eksekutif serta mewakili aspirasi masyarakat. Bentuk lembaga legislatif dapat berupa sistem unikameral maupun bikameral, bergantung pada struktur ketatanegaraan masing-masing negara.
Seperti telah diketahui, Malaysia merupakan negara federal yang terdiri atas 13 negara bagian (states) dan 3 wilayah federal, sehingga memiliki badan legislatif pada tingkat federal maupun negara bagian. Pada tingkat federal, kekuasaan legislatif berada pada Parliament of Malaysia yang dibentuk berdasarkan Federal Constitution, terdiri atas Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara (Senate), dan Dewan Rakyat (House of Representatives). Sistem ini mengadopsi model Westminster Bicameral System, sedangkan seluruh Dewan Undangan Negeri di tingkat negara bagian menggunakan sistem unikameral.
Dr. Wilson menekankan bahwa meskipun Parlemen memiliki kewenangan legislatif yang luas, kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut. Berbeda dengan doktrin parliamentary sovereignty di Inggris, Parlemen Malaysia tunduk pada Federal Constitution sebagai hukum tertinggi negara. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau berada di luar kewenangan legislatif dapat dinyatakan tidak konstitusional oleh pengadilan. Pemateri mengutip putusan Ah Thian v Government of Malaysia (1976) sebagai salah satu landasan penting yang menegaskan supremasi konstitusi di Malaysia.
Dalam sesi berikutnya, peserta memperoleh penjelasan mengenai berbagai fungsi utama Parlemen Malaysia. Selain membentuk undang-undang dan melakukan perubahan terhadap konstitusi, Parlemen juga memiliki kewenangan mengawasi pemerintah, mengesahkan anggaran negara (Supply Bill), mengontrol kebijakan fiskal melalui persetujuan perpajakan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara melalui Public Accounts Committee (PAC). Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak hanya berperan sebagai pembentuk hukum, tetapi juga sebagai mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dr. Wilson juga menguraikan hubungan antara Parlemen dan Pemerintah dalam sistem parlementer Malaysia. Pemerintah dibentuk dari anggota Parlemen yang memperoleh dukungan mayoritas di Dewan Rakyat, sehingga keberlangsungan kabinet bergantung pada kepercayaan parlemen. Kehilangan dukungan mayoritas, misalnya melalui mosi tidak percaya atau kegagalan pengesahan anggaran negara, dapat mengakibatkan pemerintah harus mengundurkan diri atau meminta pembubaran parlemen sesuai ketentuan konstitusi.
Selain fungsi legislasi dan pengawasan, pemateri menjelaskan pentingnya fungsi representasi. Anggota Parlemen memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui debat, Question Time, pembahasan rancangan undang-undang, maupun kerja komite. Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota parlemen memperoleh parliamentary privilege agar dapat menyampaikan pendapat secara bebas demi kepentingan publik tanpa takut menghadapi tuntutan hukum selama berada dalam koridor konstitusi.
Sesi diskusi yang dipandu oleh Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. berlangsung interaktif dengan membahas berbagai aspek perbandingan antara sistem legislatif Malaysia dan Indonesia, khususnya mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan negara bagian, mekanisme pembentukan undang-undang, serta peran konstitusi sebagai pembatas kekuasaan legislatif. Melalui penyelenggaraan Undip Global Classroom ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai struktur dan fungsi lembaga legislatif dalam sistem federal Malaysia. Kegiatan ini sekaligus memperkuat perspektif hukum tata negara komparatif yang menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam memahami perkembangan sistem ketatanegaraan di berbagai negara.