Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) tidak hanya berkomitmen mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri yang kuat sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi bangsa. UNDIP menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, etika, dan kemandirian dalam setiap proses pendidikan guna menghasilkan lulusan dengan profil COMPLETE, yaitu lulusan yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional serta mampu berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga.

Profil COMPLETE mencerminkan enam kompetensi utama yang harus dimiliki setiap lulusan Universitas Diponegoro, yaitu:

• Communicator: Mampu menyampaikan gagasan secara efektif baik secara lisan maupun tulisan.

• Professional: Menjunjung tinggi etika profesi, berorientasi pada prestasi, dan mampu bekerja secara profesional.

• Leader: Adaptif, proaktif, peduli terhadap lingkungan, serta mampu memimpin dan bekerja sama dengan berbagai pihak.

• Entrepreneur: Berjiwa wirausaha, inovatif, mandiri, dan memiliki etos kerja tinggi.

• Thinker: Berpikir kritis, memiliki semangat pembelajar sepanjang hayat, dan kompeten dalam melakukan penelitian.

• Educator: Menjadi agen perubahan yang mampu memberi inspirasi dan kontribusi positif di masyarakat.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP), sebagai salah satu fakultas hukum tertua dan terkemuka di Indonesia, turut mengambil peran penting dalam membentuk sarjana hukum yang tidak hanya kompeten dalam ilmu hukum, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan global. Untuk mewujudkan hal tersebut, FH UNDIP merumuskan standar kompetensi lulusan yang dikenal dengan nama “The Seven Star”.

Profil lulusan The Seven Star merupakan kombinasi keterampilan hard skills dan soft skills yang mencerminkan integritas, kemampuan intelektual, serta kepemimpinan lulusan FH UNDIP. Adapun tujuh bintang tersebut terdiri dari:

• Law Policy Maker: Mampu merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan para pemangku kepentingan.

• Law Problem Solver: Mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

• Negotiator: Memiliki kemampuan negosiasi yang efektif dan strategis dalam menyelesaikan konflik atau mencapai kesepakatan.

• Entrepreneur: Kreatif, mandiri, serta memiliki keterampilan manajerial dan inovasi untuk menciptakan peluang usaha di bidang hukum.

• Communicator: Terampil dalam menyampaikan gagasan dan pendapat secara jelas, meyakinkan, dan sesuai konteks hukum.

• Professional: Menjalankan profesi hukum dengan integritas tinggi, berlandaskan etika, serta berorientasi pada hasil dan prestasi.

• Leader: Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mampu menginspirasi, membangun kolaborasi, serta menjadi pelopor perubahan positif di masyarakat.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai COMPLETE dan The Seven Star, Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum berkomitmen mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan hukum dan masyarakat Indonesia.

Alumni Terkemuka

Para alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah menunjukkan kiprah nyata dalam berbagai lini pembangunan bangsa. Lulusan FH Undip tidak hanya hadir di ruang-ruang akademik, tetapi juga berperan aktif di berbagai sektor strategis—mulai dari birokrasi, kejaksaan, peradilan, advokat, dunia usaha, hingga notariat dan kewirausahaan.

Sebagian dari mereka bahkan telah menorehkan prestasi membanggakan serta dipercaya mengemban tanggung jawab penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendidikan hukum di Fakultas Hukum Undip tidak hanya melahirkan sarjana hukum yang kompeten, tetapi juga pemimpin dan penggerak perubahan di tengah masyarakat.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. adalah Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dikenal luas sebagai tokoh penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Undip pada periode 1992–1999 dan telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang menjadi rujukan di kalangan akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan hukum pidana.

Dr. Arif Havas Oegroseno, S.H., M.H.

Dr. Arif Havas Oegroseno, S.H., M.H. adalah diplomat senior dan pakar hukum internasional Indonesia, khususnya di bidang hukum maritim. Ia meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Master dari American University, dan Doktor dari Universitas Diponegoro.

Beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Belgia, Uni Eropa, dan Luksemburg, serta Deputi Kedaulatan Maritim di Kemenko Kemaritiman. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dengan pengalaman luas di bidang diplomasi dan hukum, Dr. Oegroseno berperan penting dalam perlindungan hak-hak maritim Indonesia dan penguatan kerja sama internasional.

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak tahun 2013 dan pernah menjabat sebagai Ketua MK pada periode 2015–2018 serta Wakil Ketua MK pada 2013–2015. Sebelum berkiprah di lembaga yudikatif tertinggi tersebut, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada periode 2007–2011. Prof. Arief dikenal sebagai akademisi dan pakar hukum tata negara yang berpengaruh di tingkat nasional.

Prof. Dr. Yos Johan Utama , S.H.,M.Hum.

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. adalah Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro dan dikenal sebagai pakar di bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro sejak tahun 2014, setelah sebelumnya mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada periode 2010–2014. Prof. Yos terpilih sebagai Rektor Undip untuk dua periode berturut-turut, yakni 2015–2019 dan kembali pada periode 2019–2024 melalui pemilihan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro.

Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D.

Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D. adalah Guru Besar Filsafat Hukum Universitas Diponegoro yang pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia pada periode 2006–2011. Ia dikenal sebagai akademisi yang aktif dalam pengembangan pemikiran hukum dan reformasi sektor keamanan.

Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H. (Alumni PDH FH Undip 2014) adalah politisi dan akademisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019–2024. Aktif di PDI Perjuangan, ia dikenal sebagai penggerak sosialisasi empat pilar kebangsaan serta pakar Hukum Tata Negara yang juga berkiprah sebagai dosen dan peneliti.

Prof. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Prof. Zudan Arif Fakrulloh adalah sosok yang menggabungkan ketajaman akademik dan kepiawaian birokrasi. Meraih gelar S.H., M.H., hingga Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia dikenal sebagai Guru Besar Hukum Administrasi Negara yang aktif menulis, mengajar, dan menjadi narasumber dalam berbagai forum hukum nasional.

Karier birokrasi Prof. Zudan tak kalah cemerlang. Ia pernah menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sukses mendorong transformasi digital layanan kependudukan. Pada 2023, ia dipercaya menjadi Pj. Gubernur Sulawesi Barat. Pengalamannya menunjukkan peran strategisnya dalam reformasi administrasi publik dan kebijakan nasional berbasis hukum.

Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D.

Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D. saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut. Ia juga dikenal sebagai peneliti di bidang Hukum Laut Internasional, dengan kontribusi penting dalam pengembangan dan pemahaman hukum maritim di lingkungan militer dan akademik.

Marsekal Pertama (TNI) Haryo Kusworo, S.H., M.H.

Marsekal Pertama (TNI) Haryo Kusworo, S.H., M.H. adalah perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Militer Utama. Beliau memiliki latar belakang pendidikan hukum dan berperan dalam penguatan aspek hukum di lingkungan militer.

Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum.

Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. merupakan Gubernur Jawa Timur dua periode (2009–2019) yang dikenal dengan kebijakan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur. Setelah menjabat gubernur, ia diangkat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), memberikan masukan strategis bagi pemerintahan. Sosok birokrat sekaligus ahli hukum yang disegani di kancah nasional.

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H. adalah tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014–2019. Sebelumnya, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2009–2014. Dengan latar belakang hukum, beliau dikenal aktif dalam mendorong kebijakan publik di tingkat daerah maupun nasional.

Dr. (H.C.) Hendarman Supandji, S.H.

Dr. (H.C.) Hendarman Supandji, S.H. adalah tokoh hukum nasional dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1972). Kariernya di Kejaksaan Agung membawanya hingga dipercaya menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia (2007–2010), di mana ia dikenal sebagai figur penting dalam pemberantasan korupsi dan penguatan institusi kejaksaan. Setelah itu, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (2012–2014), berperan dalam reformasi kebijakan pertanahan untuk mendukung pembangunan nasional.

Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M.

Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M. adalah praktisi hukum terkemuka yang saat ini menjabat sebagai Managing Partner di Aprilda Fiona Hendronoto Soesabdo (AFHS) Law Firm. Ia memiliki pengalaman internasional sebagai anggota firma hukum Baker & McKenzie dan pernah menjadi Senior Partner di Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP) Law Firm. Saat ini, beliau juga aktif sebagai dosen pada program International Undergraduate Program (IUP) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berbagi pengetahuan dan pengalaman praktik hukum kepada generasi muda.

Prof. Arief Munandar, S.H.

Prof. Arief adalah birokrat senior di bidang keimigrasian dengan pengalaman panjang di berbagai wilayah Indonesia. Kini memimpin Kanwil Imigrasi DKI Jakarta, ia aktif mengawal pengawasan orang asing, pembentukan desa binaan, dan pencegahan TPPO. Sebelumnya menjabat Kepala Divisi Keimigrasian di Kalimantan Tengah, ia dikenal sebagai figur inovatif dalam intelijen dan penindakan keimigrasian. Dengan rekam jejak teknis dan kepemimpinan yang kuat, Prof. Arief berkontribusi besar dalam reformasi layanan publik di bidang imigrasi.

Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H.

Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H. merupakan anggota DPR RI periode 2019–2024. Sebelumnya aktif sebagai birokrat di Kementerian Dalam Negeri, dengan fokus pada penguatan pelayanan publik, otonomi daerah, serta penyusunan regulasi pemerintahan. Dikenal sebagai profesional hukum yang konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.

Nukila Evanty, S.H., LL.M.

Nukila Evanty, S.H., LL.M. adalah aktivis hak asasi manusia, perempuan, dan lingkungan yang dikenal sebagai feminis dan budayawan Indonesia dengan fokus pada isu masyarakat adat. Ia menjabat sebagai Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) dan merupakan pendiri Koalisi Lawan Corona (KLC), yang bergerak dalam pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Director of RIGHTS (Regional Initiatives for Governance, Human Rights, and Social Justice) Asia, serta pernah menjadi Executive Director di AMCOLABORA (2019–2021). Selain itu, ia merupakan anggota tetap bidang Sosial dan Kewirausahaan Perempuan di WUSME (World Union of Small and Medium Enterprises).

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. adalah pakar di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pertambangan (Minerba), dan Hukum Lingkungan. Ia menjabat sebagai dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute. Saat ini, beliau juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Kesehatan untuk periode 2024–2028. Pemikirannya banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si.

Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si. adalah tokoh yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 1999–2003 dan Bupati Sumedang selama dua periode (2003–2013). Dengan latar belakang pendidikan hukum, beliau dikenal aktif dalam pengembangan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Suhartono, S.H.

Suhartono, S.H. merupakan tokoh profesional yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Federal International Finance (FIFGROUP) pada tahun 2007–2017, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada 2001–2007. Dengan latar belakang pendidikan hukum, beliau dikenal berperan penting dalam pengembangan industri pembiayaan di Indonesia.

Teguh Wardoyo, S.H.

Teguh Wardoyo, S.H. adalah seorang diplomat senior Indonesia dengan pengalaman panjang di bidang perlindungan dan keamanan diplomatik. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Otoritas Nasional Palestina (2013–2017), serta Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri (2008–2012). Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2017. Sebelumnya, beliau juga pernah bertugas sebagai Konsul Jenderal RI di Hong Kong.

Dr. Noor Rachmad, S.H., M.H.

Dr. Noor Rachmad, S.H., M.H. adalah seorang jaksa senior yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada periode 2015–2019. Dengan pengalaman panjang di bidang penegakan hukum, beliau dikenal sebagai figur penting dalam pengembangan kebijakan penuntutan pidana umum di Indonesia.

Asep Ridwan, S.H., M.H.

Asep Ridwan, S.H., M.H. adalah alumni FH Undip yang dikenal sebagai aktivis kampus dan praktisi hukum andal. Semasa kuliah, ia menjabat sebagai Ketua BEM FH Undip (1999–2000) dan Ketua Senat Mahasiswa Undip (2000–2001). Usai menempuh S-1 dan S-2 di bidang hukum, Asep membangun karier gemilang di dunia litigasi dan hukum persaingan usaha.

Berpengalaman sebagai peneliti di The Habibie Center dan pengacara di Ignatius Andy & Associates, Asep kini merupakan partner di firma hukum ternama Assegaf Hamzah & Partners. Ia telah menangani perkara besar yang melibatkan perusahaan multinasional seperti Carrefour, Pfizer, dan ST Telemedia.

Sebagai Ketua IKA FH Undip 2025–2030, Asep aktif memperkuat koneksi alumni, mendukung mahasiswa, dan membangun jejaring hukum nasional. Sosoknya mencerminkan kombinasi aktivisme, kepakaran, dan dedikasi untuk almamater.

Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M.

Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M. adalah sosok strategis di balik kebijakan sektor keuangan nasional. Sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan, ia berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan—mulai dari pasar modal hingga jasa keuangan tradisional. Lulusan Magister dan Doktor Hukum dengan spesialisasi hukum keuangan, Arief juga menyandang gelar LL.M dan dikenal sebagai pakar dalam reformasi kebijakan moneter, keuangan syariah, dan analisis pasar. Ia aktif menjadi narasumber dalam peluncuran UU PPSK 2023 dan berbagai forum nasional, menjadikannya figur kunci dalam mendorong sistem keuangan yang inklusif dan berdaya tahan.

Nur Syarifah, S.H., LL.M.

Nur Syarifah, S.H., LL.M. adalah alumnus FH Undip angkatan 1987 yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi di Kemendikbudristek. Lulusan LL.M. dari universitas terkemuka ini dikenal sebagai sosok yang konsisten mendorong reformasi tata kelola regulasi, khususnya di sektor pendidikan. Ia terlibat aktif dalam perumusan kebijakan Merdeka Belajar, pelantikan pejabat tinggi, hingga penguatan prinsip keberlanjutan dalam pendidikan—termasuk saat mewakili kementerian dalam ajang Adiwiyata 2024. Selain itu, Nur juga menjabat sebagai Dewan Pembina Pusat IAPI di bidang hukum dan kerja sama strategis. Kombinasi keilmuan, pengalaman birokrasi, dan jejaring profesional menjadikannya salah satu tokoh perempuan inspiratif di dunia kebijakan pendidikan Indonesia.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H. resmi dilantik sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI pada 7 Juni 2024. Alumnus FH Undip ini dikenal sebagai figur berintegritas dengan pengalaman panjang di dunia peradilan. Sebelum menjabat posisi puncak di Sekretariat MA, ia memimpin Badan Pengawasan MA dan sempat menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris sejak 2023.

Kariernya dimulai dari bawah, dengan menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua PN di berbagai daerah seperti Jakarta Barat, Klaten, Manado, hingga Jantho. Ia juga pernah menjadi Hakim Tinggi dan Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan MA. Atas dedikasinya dalam menegakkan sistem merit, Sugiyanto menerima penghargaan dari KASN pada Agustus 2024. Kini, ia berperan strategis dalam pembinaan peradilan dan standarisasi teknis di lingkungan MA—menjadi salah satu motor penggerak reformasi peradilan Indonesia.

Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum.

Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum. adalah jaksa senior alumnus FH Undip yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, setelah sebelumnya memimpin Kejati Sulawesi Tenggara dan menjabat Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung. Dikenal sebagai sosok tegas dan menjunjung transparansi, ia juga aktif mengajar di Badiklat Kejaksaan RI. Kepemimpinannya diharapkan membawa Kejati Jateng semakin profesional dan dekat dengan masyarakat.

Muhammad Taufan, S.H.

Muhammad Taufan, S.H. adalah diplomat Indonesia dan alumnus FH Undip yang pernah menjabat sebagai Counsellor Political Affairs II di PTRI New York. Ia mewakili Indonesia dalam forum strategis PBB, terutama isu HAM dan tanggung jawab kemanusiaan global. Kini, ia aktif di Kementerian Luar Negeri RI, berkontribusi pada kebijakan luar negeri dan penguatan posisi diplomatik Indonesia. Berbekal kepakaran di bidang hukum dan hubungan internasional, Taufan menjadi sosok penting dalam diplomasi global Indonesia.

Jemimah Cita, S.H.

Jemimah Cita adalah sosok inspiratif yang membuktikan bahwa prestasi akademik dan dunia seni bisa berjalan beriringan. Lahir di Jakarta, 14 September 1999, ia menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan predikat cum laude. Tak hanya unggul di kelas, Jemimah juga aktif dalam peradilan semu, debat hukum, dan mewakili Undip di ajang internasional seperti FDI Moot di Austria serta Philip C. Jessup Moot Court.

Namanya makin dikenal publik saat ia berhasil menembus 5 besar Indonesian Idol musim ke-11 (2021) berkat suara emasnya. Jemimah adalah bukti nyata bahwa intelektualitas dan talenta bisa bersinar dalam satu panggung yang sama.