Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan Undip Global Classroom (UGC) pada Rabu, 6 Mei 2026 dengan menghadirkan Prof. Dr. Benedict Sheehy dari University of Canberra, Australia sebagai pembicara utama. Mengangkat tema “Reforming the Corporation for Social and Environmental Success: A Bold Proposal”, kegiatan ini diselenggarakan bagi mahasiswa mata kuliah Hukum Perusahaan Kelas G. Diskusi akademik diperkaya oleh Sartika Nanda Lestari, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai discussant. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom sebagai bagian dari upaya internasionalisasi pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Dalam pemaparannya, Prof. Sheehy menyoroti bahwa krisis lingkungan, perubahan iklim, serta meningkatnya ketimpangan sosial tidak dapat diatasi hanya melalui regulasi eksternal terhadap perusahaan. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada struktur hukum korporasi modern yang masih berorientasi pada shareholder primacy, yaitu prinsip yang menempatkan kepentingan pemegang saham sebagai tujuan utama perusahaan. Struktur tersebut dinilai mendorong perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan dampak sosial maupun lingkungan yang ditimbulkan.
Beliau menjelaskan bahwa konsep sustainability seharusnya dipahami sebagai pedoman etis dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar persoalan teknologi atau efisiensi. Keberlanjutan menuntut keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dengan hak generasi mendatang, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan dampak aktivitas bisnisnya terhadap lingkungan, masyarakat, serta distribusi manfaat secara adil lintas wilayah dan lintas generasi.
Selanjutnya, Prof. Sheehy membandingkan dua pendekatan utama dalam teori keadilan, yaitu utilitarian justice dan egalitarian justice. Menurutnya, pendekatan egalitarian lebih sesuai untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan karena menempatkan setiap individu, baik yang hidup saat ini maupun generasi yang akan datang, memiliki hak yang sama atas sumber daya bumi. Dalam konteks tersebut, korporasi tidak boleh dipandang semata sebagai instrumen pencipta keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat luas.
Salah satu kritik utama yang disampaikan adalah bahwa hukum korporasi saat ini hanya memberikan perhatian pada hubungan internal perusahaan, seperti antara pemegang saham, direksi, dan perusahaan, sementara dampak terhadap masyarakat serta lingkungan diposisikan sebagai externalities. Akibatnya, berbagai biaya sosial dan lingkungan sering kali dialihkan kepada masyarakat, sedangkan manfaat ekonomi dinikmati secara terbatas oleh pemegang saham. Model demikian dinilai semakin memperbesar ketimpangan dan menghambat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai solusi, Prof. Sheehy menawarkan sejumlah gagasan reformasi hukum korporasi. Salah satunya adalah pembentukan tripartite board, yaitu struktur tata kelola perusahaan yang terdiri atas Strategic Board, Environmental Board, dan Social Board. Pembagian tersebut dimaksudkan agar setiap keputusan strategis perusahaan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak terhadap lingkungan dan kepentingan sosial. Dengan demikian, isu keberlanjutan tidak lagi menjadi pertimbangan tambahan (add-on), melainkan menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan korporasi.
Selain itu, beliau juga mengusulkan pembentukan Stakeholder Organ, yaitu organ baru dalam perusahaan yang mewakili kepentingan pekerja, masyarakat, kelompok lingkungan hidup, dan pemangku kepentingan lainnya. Organ ini diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik dapat lebih terjamin. Menurut Prof. Sheehy, pemberian hak yang nyata kepada para pemangku kepentingan merupakan langkah penting untuk mengurangi dominasi kepentingan pemegang saham dalam tata kelola perusahaan.
Prof Sheehy memperkenalkan empat norma baru yang perlu menjadi landasan hubungan antara perusahaan dan masyarakat, yaitu fairness, internalisation of social costs, externalisation of benefits, dan legal cooperation. Keempat prinsip tersebut bertujuan mendorong perusahaan agar tidak hanya mematuhi hukum secara formal, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai warga korporasi (corporate citizenship) yang bertanggung jawab terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.
Pada sesi diskusi, Sartika Nanda Lestari, S.H., LL.M., Ph.D. mengaitkan berbagai gagasan reformasi tersebut dengan perkembangan hukum perusahaan di Indonesia. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas implementasi prinsip ESG, Corporate Social Responsibility (CSR), perkembangan konsep stakeholder governance, serta tantangan reformasi tata kelola perusahaan di tengah dinamika pembangunan ekonomi nasional. Melalui penyelenggaraan Undip Global Classroom ini, mahasiswa memperoleh perspektif komparatif mengenai perkembangan hukum korporasi modern yang tidak lagi berorientasi semata pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menghadirkan pembelajaran berstandar internasional melalui kolaborasi dengan akademisi terkemuka dunia, serta memperluas wawasan mahasiswa terhadap perkembangan hukum korporasi global.