UGC FH UNDIP Bahas Economic Administrative Law bersama Prof. Pim Jansen dari Erasmus School of Law

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan Undip Global Classroom (UGC) pada Rabu, 20 Mei 2026 dengan menghadirkan Prof. Pim Jansen dari Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, Belanda sebagai pembicara utama. Mengangkat tema “Economic Administrative Law in European Union & Netherland”, kegiatan ini diperuntukkan bagi mahasiswa International Undergraduate Program (IUP) pada mata kuliah Administrative Law & Public Service Law. Diskusi akademik semakin kaya dengan kehadiran Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. sebagai discussant.

Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Jansen membuka diskusi dengan sebuah pertanyaan mendasar, yakni bagaimana hukum administrasi dapat mengatur hubungan antara negara dan pasar tanpa menghambat kebebasan, inovasi, maupun inisiatif pelaku usaha. Menurutnya, pertanyaan tersebut menjadi titik awal untuk memahami perkembangan economic administrative law, yaitu cabang hukum yang mengatur bagaimana negara membentuk, mengawasi, dan mengarahkan aktivitas ekonomi melalui instrumen hukum publik.

Prof. Jansen menjelaskan bahwa pasar sering dipandang sebagai ruang privat yang dibangun melalui hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, pasar pada hakikatnya juga merupakan konstruksi hukum publik, karena akses pasar, pengawasan, penegakan hukum, perlindungan kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan, hingga jaminan keadilan seluruhnya ditentukan oleh regulasi negara. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan pasar tidak dapat dipisahkan, melainkan saling membentuk satu sama lain.

Untuk menggambarkan hubungan tersebut, Prof. Jansen menggunakan analogi The Great Wave karya Katsushika Hokusai. Ia menjelaskan bahwa dinamika pasar memiliki kekuatan besar yang mampu mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan risiko maupun kerugian bagi pihak yang lebih rentan. Dalam konteks tersebut, regulasi tidak dimaksudkan untuk menghentikan pergerakan pasar, melainkan memastikan agar kekuatan pasar tidak berkembang tanpa kendali dan tetap melindungi kepentingan publik.

Kemudian, Prof Jansen menguraikan bahwa economic administrative law tidak hanya berkaitan dengan satu sektor tertentu, melainkan mencakup berbagai bidang seperti hukum persaingan usaha, energi, pengawasan sektor keuangan, layanan digital, keamanan pangan dan obat-obatan, hingga perjudian. Meskipun masing-masing sektor memiliki karakteristik tersendiri, semuanya menghadapi pertanyaan hukum yang sama, yaitu bagaimana hukum publik dapat membentuk pasar agar tetap kompetitif sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam paparannya, Prof. Jansen juga menegaskan bahwa negara memiliki tiga peran utama dalam perekonomian. Pertama, sebagai regulator yang menetapkan aturan, memberikan perizinan, melakukan pengawasan, serta menjatuhkan sanksi. Kedua, sebagai pelaku pasar, misalnya melalui badan usaha milik negara maupun berbagai bentuk kerja sama pemerintah dengan sektor swasta. Ketiga, sebagai pembeli (buyer) melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat digunakan untuk mendorong tercapainya berbagai tujuan kebijakan publik. Dengan demikian, negara tidak hanya berdiri di luar pasar sebagai pengawas, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika pasar itu sendiri.

Prof. Jansen kemudian menjelaskan pentingnya pendekatan yang lebih sistematis terhadap hukum administrasi ekonomi. Selama ini, berbagai sektor seperti energi, persaingan usaha, layanan digital, maupun keamanan pangan sering dipelajari secara terpisah. Padahal, terdapat berbagai persoalan hukum administrasi yang selalu muncul di setiap sektor, seperti kewenangan lembaga pengawas, instrumen regulasi yang digunakan, perlindungan terhadap informasi, hingga mekanisme pengawasan dan upaya hukum. Menurutnya, sistematisasi tidak berarti menyeragamkan seluruh sektor, melainkan menyediakan kerangka analisis yang mampu membandingkan serta mengevaluasi pilihan-pilihan regulasi secara lebih konsisten.

Pada bagian akhir pemaparannya, Prof. Jansen mengulas berbagai transformasi yang tengah membentuk perkembangan economic administrative law di Uni Eropa, antara lain meningkatnya konsentrasi kekuatan ekonomi pada platform digital, semakin besarnya perhatian terhadap keberlanjutan dan transisi energi, berkembangnya model pengawasan yang melibatkan aktor privat, penerapan pendekatan pencegahan risiko (preventive regulation), serta penggunaan data dan algoritma dalam pengawasan administratif. Menurutnya, tantangan utama hukum administrasi modern adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dengan kepastian hukum dan kebebasan berusaha di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat.

Dalam sesi diskusi, Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. memberikan perspektif mengenai perkembangan hukum administrasi di Indonesia serta peluang untuk mengadopsi berbagai pendekatan yang berkembang di Uni Eropa, khususnya dalam menghadapi digitalisasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan kepentingan publik di sektor ekonomi. Antusiasme mahasiswa terlihat dari berbagai pertanyaan mengenai regulasi platform digital, persaingan usaha, hingga peran hukum administrasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penyelenggaraan Undip Global Classroom ini, mahasiswa memperoleh wawasan komparatif mengenai perkembangan economic administrative law di Eropa sekaligus memahami bahwa hukum administrasi tidak lagi hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membentuk pasar yang adil, inovatif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini semakin memperkuat komitmen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk menghadirkan pembelajaran berstandar internasional melalui kolaborasi dengan akademisi dari berbagai universitas terkemuka dunia.