Seminar Nasional Bahas Kebijakan Kewarganegaraan Terbatas, Bersamaan dengan Pelantikan Pengurus APHTN-HAN Jawa Tengah 2026–2031

Semarang, 12 September 2026 — Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) menjadi tempat penyelenggaraan Seminar Nasional bertema “Kebijakan Kewarganegaraan Terbatas Guna Mendorong Talenta Diaspora Kembali ke Indonesia” yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jawa Tengah Masa Bakti 2026–2031, Sabtu (12/9).

Kegiatan diselenggarakan di Ruang Fiat Justisia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Seminar nasional ini merupakan hasil kerja sama Universitas Diponegoro, APHTN-HAN, dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKD DPR RI).

Seminar menghadirkan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai keynote speaker. Sementara itu, diskusi menghadirkan Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., Dr. Oce Madril, S.H., M.A., dan Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum. sebagai narasumber.

Bahas Arah Kebijakan Kewarganegaraan bagi Talenta Diaspora

Seminar membahas perkembangan wacana kebijakan kewarganegaraan terbatas atau dwi kewarganegaraan terbatas yang diarahkan untuk membuka ruang bagi diaspora Indonesia dengan talenta dan kompetensi strategis agar dapat kembali dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Wacana tersebut dikaitkan dengan rencana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu latar belakang yang menjadi perhatian adalah adanya diaspora Indonesia yang dalam perjalanan pendidikan, karier, maupun pengabdian di tingkat internasional memilih atau harus melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.

Dalam konteks tersebut, kebijakan kewarganegaraan terbatas perlu mempertimbangkan hubungan antara akses global dan ikatan nasional. Perkembangan mobilitas talenta di tingkat global menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang dapat tetap menjaga hubungan warga negara dengan Indonesia sekaligus memberikan ruang bagi kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional.

Wacana kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan pandangan Pemerintah bahwa putra-putri terbaik Indonesia tidak semestinya harus dihadapkan pada pilihan antara mengembangkan kapasitas dan berkarya di tingkat global dengan mempertahankan hubungan dengan Tanah Air.

Konsep kewarganegaraan terbatas yang tengah didorong tidak diarahkan untuk berlaku secara umum. Kebijakan tersebut dirancang secara lebih spesifik dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis negara, terutama untuk bidang-bidang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.

Sejumlah bidang yang menjadi perhatian antara lain ilmuwan, peneliti dan akademisi; ahli kecerdasan buatan (AI) serta bidang science, technology, engineering and mathematics (STEM); dokter dan insinyur profesional; serta seniman dan atlet berprestasi di tingkat internasional.

Dalam pembahasannya, terdapat sejumlah prinsip yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan. Pertama, penerapan kebijakan harus dilakukan secara selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara. Kedua, diperlukan mekanisme verifikasi dan uji integritas terhadap calon penerima status kewarganegaraan terbatas. Ketiga, aspek keamanan nasional dan kepentingan negara perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pengaturan hak dan kewajiban pemegang status kewarganegaraan tersebut.

Diskusi juga menyoroti perkembangan penyusunan regulasi. Naskah akademik dan draf perubahan regulasi terkait kewarganegaraan telah disusun oleh Kementerian Hukum untuk selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pelantikan Pengurus Wilayah APHTN-HAN Jawa Tengah

Selain seminar nasional, kegiatan juga dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Wilayah APHTN-HAN Jawa Tengah Masa Bakti 2026–2031.

APHTN-HAN merupakan wadah yang dibentuk untuk menjalin, menjaga, dan mempererat hubungan silaturahmi di antara para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya anggota serta pengembangan keilmuan dan mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

APHTN-HAN memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan wilayah. Pelantikan Pengurus Wilayah Jawa Tengah Masa Bakti 2026–2031 menjadi bagian dari penguatan organisasi sekaligus upaya mempererat jejaring akademik para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di wilayah Jawa Tengah.

Dalam pelantikan tersebut, Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H. dari Universitas Sebelas Maret dilantik sebagai Ketua Daerah. Posisi Wakil Ketua dipercayakan kepada Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro. Selanjutnya, Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. dari Universitas Jenderal Soedirman dilantik sebagai Sekretaris, dengan Muhamad Azhar, S.H., LL.M. dari Universitas Diponegoro sebagai Wakil Sekretaris.

Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran APHTN-HAN Jawa Tengah sebagai wadah komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan akademik bagi para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Melalui rangkaian seminar nasional dan pelantikan pengurus tersebut, kegiatan menjadi forum untuk membahas perkembangan kebijakan kewarganegaraan sekaligus memperkuat jejaring akademik dan kolaborasi antarpengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Forum akademik ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum serta memberikan perspektif akademik dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.