Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) melalui SDGs International Community Services (ICS) 2026 terus memperkuat kontribusinya dalam pengembangan masyarakat sekaligus memperluas kolaborasi internasional. Kegiatan yang dilaksanakan pada 10–11 September 2026 di Desa Erorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan mengangkat tema “Strengthening the Halal Village Ecosystem through the Perspective of Sharia Economic Law”. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara FH Undip, masyarakat Desa Erorejo, dan mitra internasional dalam mendorong penguatan ekosistem desa halal.
Pelaksanaan SDGs ICS 2026 di Desa Erorejo juga melanjutkan upaya pengembangan desa halal dan aman pangan yang telah dibangun sebelumnya. Pada Desember 2024, Desa Erorejo resmi diluncurkan sebagai Desa Halal dan Aman Pangan melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Universitas Diponegoro, BBPOM di Semarang, MUI Kabupaten Wonosobo, dan ICMI Kabupaten Wonosobo. Pengembangan tersebut diarahkan tidak hanya pada pemenuhan aspek kehalalan dan keamanan pangan, tetapi juga pada penguatan potensi ekonomi masyarakat dan pengembangan produk lokal. SDGs ICS FH Undip 2026 menjadi bagian dari keberlanjutan kontribusi perguruan tinggi melalui pendekatan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memperkuat pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pengembangan ekosistem halal yang berkelanjutan.
Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan yang berasal dari unsur masyarakat Desa Erorejo, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perangkat desa, serta sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara perguruan tinggi dan masyarakat, terutama terkait pengembangan potensi ekonomi desa.
FH Undip menghadirkan Dr. Mohd. Izzat Amsyar Mohd Arif dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai narasumber. Dr. Izzat menjelaskan bahwa sertifikat halal merupakan bukti pemenuhan ketentuan, tetapi pengembangan desa halal memerlukan penerapan prinsip halal secara berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari. Konsep yang dibahas mencakup halalan tayyiban, yaitu pemenuhan aspek halal yang juga memperhatikan kebersihan, keamanan, kualitas, dan tidak menimbulkan kemudaratan.

Pembahasan juga mencakup pentingnya menjaga integritas proses produksi, mulai dari bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi hingga penjualan. Bagi pelaku UMKM, pencatatan bahan dan pemasok serta ketertelusuran proses produksi menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi produk. Materi tersebut juga memperkenalkan lima pilar ekosistem desa halal dan aman pangan, yaitu halal bahan, bersih proses, selamat makanan, jujur dalam perniagaan, dan konsisten dalam pelaksanaannya.
Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tata kelola usaha yang sesuai dengan prinsip halal serta mendorong pelaku UMKM untuk memperhatikan proses produksi dan pengelolaan usaha secara lebih tertib. Bagi pemerintah desa, kegiatan ini dapat menjadi bahan untuk melihat peluang dan kebutuhan pengembangan ekosistem halal di Desa Erorejo.
Pelaksanaan SDGs ICS 2026 menjadi bagian dari upaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam memperluas kontribusi pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan kerja sama internasional. Kegiatan ini sejalan dengan program World Class University (WCU) Universitas Diponegoro, khususnya dalam memperkuat jejaring dan kolaborasi internasional dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
Pelaksanaan SDGs ICS 2026 turut mendukung pencapaian sejumlah tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu SDGs 1 (No Poverty) melalui penguatan potensi ekonomi masyarakat, SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui pengembangan kegiatan usaha dan UMKM, SDGs 11 (Sustainable Cities and Communities) melalui penguatan kapasitas masyarakat desa, SDGs 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui peningkatan pemahaman hukum, serta SDGs 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah desa, dan mitra internasional. Kegiatan ini menjadi wujud kontribusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam mengimplementasikan keilmuan hukum di tengah masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM dalam pengembangan potensi ekonomi desa, serta membuka ruang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama FH Undip di tingkat internasional.