Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) memperkuat kolaborasi riset internasional bersama Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Thailand, melalui kegiatan Joint Research pada 4–8 Agustus 2026. Penelitian ini berfokus pada pengembangan kerangka regulasi Human Rights Due Diligence (HRDD) untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam industri perikanan di Indonesia dan Thailand.
Delegasi FH UNDIP terdiri atas Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. selaku ketua tim, serta Muhamad Nafi Uz Zaman, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. selaku anggota. Delegasi tersebut diterima oleh Assoc. Prof. Dr. Naparat Kranrattanasuit, dosen senior sekaligus peneliti di IHRP, Mahidol University.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pengembangan penelitian komparatif mengenai tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM, khususnya terkait perlindungan pekerja dan penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab di sektor perikanan.
Kaji Penguatan Regulasi Human Rights Due Diligence
Penelitian bertajuk “Designing Mandatory Human Rights Due Diligence for the Fisheries Industry: Lessons from Indonesia and Thailand” ini mengkaji penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) dalam industri perikanan, terutama dalam memastikan penghormatan terhadap HAM di lingkungan kerja dan sepanjang rantai pasok (supply chain).
HRDD merupakan proses uji tuntas yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak kegiatan usaha terhadap HAM. Penerapan mekanisme ini menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Dalam penelitian tersebut, tim peneliti menyoroti sistem ketenagakerjaan (labour system) di sektor perikanan, termasuk tantangan perlindungan hak-hak pekerja dan pencegahan perdagangan orang (human trafficking). Persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai penguatan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja di sepanjang rantai pasok industri perikanan.
Perbandingan Indonesia dan Thailand
Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini membahas konteks hukum dan tantangan penerapan HRDD di Indonesia dan Thailand. Perbandingan kedua negara diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai pendekatan regulasi yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan HAM di sektor perikanan.
Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan rekomendasi bagi pengembangan kerangka regulasi yang mewajibkan perusahaan melaksanakan HRDD secara efektif. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengidentifikasi dan menangani potensi maupun dampak pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
Kajian ini menempatkan perlindungan pekerja, pencegahan perdagangan orang, serta tanggung jawab perusahaan sebagai aspek penting dalam pengembangan tata kelola industri perikanan yang menghormati HAM.
Perkuat Kolaborasi Riset Internasional FH UNDIP
Pelaksanaan Joint Research bersama IHRP, Mahidol University, juga menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengembangan perspektif akademik dalam bidang Business and Human Rights (Bisnis dan HAM). Kolaborasi ini membuka peluang bagi penguatan jejaring akademik, pengembangan penelitian komparatif, serta penyusunan publikasi ilmiah bersama.
Kerja sama lintas negara menjadi penting dalam pengembangan ilmu hukum, terutama untuk mengkaji persoalan yang melibatkan rantai pasok internasional dan tanggung jawab perusahaan terhadap penghormatan HAM. Pertukaran perspektif antara Indonesia dan Thailand diharapkan dapat memperluas kajian akademik sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan regulasi yang relevan.
Melalui kolaborasi ini, FH UNDIP terus mendorong penguatan riset dan publikasi internasional serta memperluas kontribusi akademik dalam pengembangan hukum yang responsif terhadap tantangan global. Penelitian bersama Mahidol University diharapkan dapat mendukung penguatan perlindungan HAM dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berkelanjutan, khususnya di industri perikanan.