Semarang, 21 Juli 2026 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) menyelenggarakan kegiatan Expert Seminar and Faculty Roundtable pada Selasa, 21 Juli 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., sebagai bagian dari rangkaian Academic Collaboration Visiting Professor/Lecturer bersama Dr. Panagiota Kotzamani dari School of Law, University of Sheffield. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–12.00 WIB ini dihadiri oleh pimpinan fakultas, ketua bagian, ketua program studi, dosen, serta sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Seminar ini menjadi wadah pertukaran gagasan mengenai perkembangan terkini Business and Human Rights (BHR) sekaligus memperkuat kolaborasi akademik internasional dalam isu transisi energi berkeadilan dan tata kelola korporasi berbasis hak asasi manusia.
Dalam sesi seminar, Dr. Panagiota Kotzamani memaparkan materi bertajuk “Universality, Participation and Just Green Energy Transitions: From Global Business & Human Rights Treaty-Making to Energy Justice and Corporate Due Diligence.” Beliau menjelaskan bahwa universalitas hak asasi manusia dalam rezim Business and Human Rights harus dibangun melalui proses pembentukan norma yang inklusif, partisipatif, dan menghargai keberagaman perspektif. Dengan menggabungkan pendekatan Policy-Oriented Jurisprudence (New Haven School) dan Habermasian Discourse Ethics, Dr. Kotzamani menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh proses dialogis yang melibatkan seluruh pihak terdampak. Selain itu, beliau mengulas perkembangan Business and Human Rights Treaty melalui proses Open-Ended Intergovernmental Working Group (OEIGWG) serta pentingnya penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) sebagai instrumen bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memulihkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.
Pembahasan kemudian berfokus pada konsep energy justice sebagai landasan tata kelola transisi energi hijau yang berkeadilan. Dr. Kotzamani menjelaskan bahwa transisi menuju energi rendah karbon tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pengurangan emisi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan distribusi manfaat dan beban, partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap kelompok terdampak, serta tanggung jawab korporasi. Melalui proyek riset FAIR H₂, beliau memperkenalkan kerangka Human Rights-Based Governance of Green Energy yang mengintegrasikan prinsip-prinsip energy justice dengan mekanisme HRDD sebagai model tata kelola bagi berbagai teknologi energi bersih. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Faculty Roundtable Discussion yang membahas peluang pengembangan riset kolaboratif, penguatan kurikulum, serta implementasi prinsip Business and Human Rights dan energy justice dalam regulasi energi berkelanjutan.
Melalui penyelenggaraan Expert Seminar and Faculty Roundtable, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menegaskan komitmennya dalam mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi, penguatan riset kolaboratif, dan pengembangan kajian hukum yang responsif terhadap isu-isu global. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Quality Education) melalui penguatan kualitas pendidikan dan pertukaran pengetahuan internasional, SDG 7 (Affordable and Clean Energy) dan SDG 13 (Climate Action) melalui pembahasan transisi energi berkeadilan, SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui penguatan tata kelola korporasi berbasis hak asasi manusia, serta SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui pengembangan kerja sama akademik antara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan University of Sheffield. Diharapkan kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan di bidang Business and Human Rights, tata kelola korporasi, dan transisi energi hijau.