Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan Undip Global Classroom (UGC) pada Selasa, 19 Mei 2026 dengan menghadirkan Assoc. Prof. João Ilhão Moreira dari Faculty of Law, University of Macau sebagai narasumber utama. Mengangkat tema “The Regulation of International Commercial Arbitration”, kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran pada mata kuliah Arbitration Law yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Diskusi akademik diperkaya dengan tanggapan dari Ardina Nur Amalia, S.H., M.H. selaku discussant.
Dalam pemaparannya, Prof. Moreira mengajak peserta melihat arbitrase internasional bukan semata sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai suatu profesi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan profesi hukum lainnya. Ia mengawali pembahasan dengan dua pertanyaan mendasar, yaitu apakah regulasi arbitrase telah benar-benar melayani kepentingan para pihak maupun masyarakat, serta sejauh mana komunitas arbitrase membentuk dan memengaruhi regulasi yang berlaku. Menurutnya, kedua pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memahami perkembangan arbitrase internasional di tengah semakin kompleksnya hubungan perdagangan lintas negara.
Prof. Moreira kemudian menjelaskan konsep profession melalui dua pendekatan utama, yakni perspektif fungsionalis (functionalist) dan neo-Weberian. Dalam pendekatan fungsionalis, suatu profesi memperoleh kedudukan khusus karena menguasai pengetahuan yang kompleks, memiliki standar etik, menjalani pendidikan khusus, serta diharapkan bertindak demi kepentingan publik. Sebaliknya, pendekatan neo-Weberian melihat profesi sebagai hasil dari proses professionalisation, yaitu upaya suatu kelompok menciptakan batas-batas profesi melalui pendidikan, lisensi, regulasi, maupun mekanisme eksklusivitas tertentu.
Selanjutnya, beliau menguraikan bahwa arbitrator internasional tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik profesi sebagaimana dipahami dalam kedua pendekatan tersebut. Di satu sisi, arbitrator umumnya berasal dari kalangan profesional hukum dengan pendidikan tinggi, memiliki jaringan internasional yang luas, serta dipercaya menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun di sisi lain, profesi arbitrator tidak mensyaratkan lisensi khusus, tidak memiliki persyaratan pendidikan formal yang seragam, serta lebih banyak diatur melalui soft law dibandingkan aturan hukum yang bersifat mengikat. Kondisi tersebut menjadikan arbitrase sebagai profesi yang berkembang secara berbeda dibandingkan profesi hukum tradisional seperti hakim, advokat, maupun notaris.
Menurut Prof. Moreira, sebagian besar arbitrator juga tidak menjalankan arbitrase sebagai profesi utama. Banyak arbitrator tetap berkarier sebagai advokat, akademisi, atau profesi hukum lainnya, sementara penugasan sebagai arbitrator dilakukan secara paralel ataupun pada tahap lanjut dalam perjalanan karier mereka. Fenomena ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan akan pengalaman profesional, pentingnya reputasi dalam memperoleh penunjukan sebagai arbitrator, serta karakter pasar arbitrase internasional yang sangat bergantung pada jejaring profesional dan kepercayaan para pihak.
Beliau juga menjelaskan bahwa regulasi terhadap arbitrator juga memiliki karakter yang berbeda dibandingkan regulasi profesi lain. Berbagai asosiasi arbitrase, lembaga arbitrase, maupun komunitas praktisi memang aktif menyusun pedoman etik dan standar praktik, namun regulasi tersebut pada umumnya tidak bertujuan menciptakan monopoli profesi atau membatasi masuknya pelaku baru ke dalam pasar arbitrase. Sebaliknya, salah satu prinsip yang tetap dipertahankan dalam arbitrase internasional adalah party autonomy, yakni kebebasan para pihak untuk memilih arbitrator yang mereka anggap paling tepat dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip inilah yang menurut Prof. Moreira menjadi salah satu pembeda utama arbitrase dibandingkan profesi-profesi lain yang lebih tertutup.
Dalam sesi diskusi, Ardina Nur Amalia, S.H., M.H. menghubungkan berbagai konsep tersebut dengan praktik arbitrase komersial di Indonesia, termasuk tantangan penguatan kelembagaan arbitrase nasional, penerapan prinsip independensi dan imparsialitas arbitrator, serta perkembangan penyelesaian sengketa bisnis internasional yang semakin dipengaruhi oleh globalisasi perdagangan dan perkembangan teknologi. Antusiasme mahasiswa terlihat dari berbagai pertanyaan mengenai standar etik arbitrator, mekanisme penunjukan arbitrator, hingga prospek arbitrase sebagai salah satu pilihan karier di bidang hukum. Melalui penyelenggaraan Undip Global Classroom ini, mahasiswa memperoleh perspektif komparatif mengenai perkembangan regulasi arbitrase internasional sekaligus memahami bahwa efektivitas sistem arbitrase tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh integritas, independensi, dan profesionalisme para arbitrator. Kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menghadirkan pembelajaran berstandar internasional melalui kolaborasi dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dunia serta memperluas wawasan mahasiswa terhadap perkembangan hukum bisnis dan penyelesaian sengketa internasional.