Profil Lulusan

Profil

Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) tidak hanya berkomitmen mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri yang kuat sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi bangsa. UNDIP menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, etika, dan kemandirian dalam setiap proses pendidikan guna menghasilkan lulusan dengan profil COMPLETE, yaitu lulusan yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional serta mampu berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga.

Profil COMPLETE mencerminkan enam kompetensi utama yang harus dimiliki setiap lulusan Universitas Diponegoro, yaitu:

Communicator: Mampu menyampaikan gagasan secara efektif baik secara lisan maupun tulisan.
Professional: Menjunjung tinggi etika profesi, berorientasi pada prestasi, dan mampu bekerja secara profesional.
Leader: Adaptif, proaktif, peduli terhadap lingkungan, serta mampu memimpin dan bekerja sama dengan berbagai pihak.
Entrepreneur: Berjiwa wirausaha, inovatif, mandiri, dan memiliki etos kerja tinggi.
Thinker: Berpikir kritis, memiliki semangat pembelajar sepanjang hayat, dan kompeten dalam melakukan penelitian.
Educator: Menjadi agen perubahan yang mampu memberi inspirasi dan kontribusi positif di masyarakat.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip), sebagai salah satu fakultas hukum tertua dan terkemuka di Indonesia, turut mengambil peran penting dalam membentuk sarjana hukum yang tidak hanya kompeten dalam ilmu hukum, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan global. Untuk mewujudkan hal tersebut, FH Undip merumuskan standar kompetensi lulusan yang dikenal dengan nama “The Seven Star”.

Profil lulusan The Seven Star merupakan kombinasi keterampilan hard skills dan soft skills yang mencerminkan integritas, kemampuan intelektual, serta kepemimpinan lulusan FH Undip. Adapun tujuh bintang tersebut terdiri dari:

Law Policy Maker: Mampu merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan para pemangku kepentingan.
Law Problem Solver: Mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Negotiator: Memiliki kemampuan negosiasi yang efektif dan strategis dalam menyelesaikan konflik atau mencapai kesepakatan.
Entrepreneur: Kreatif, mandiri, serta memiliki keterampilan manajerial dan inovasi untuk menciptakan peluang usaha di bidang hukum.
Communicator: Terampil dalam menyampaikan gagasan dan pendapat secara jelas, meyakinkan, dan sesuai konteks hukum.
Professional: Menjalankan profesi hukum dengan integritas tinggi, berlandaskan etika, serta berorientasi pada hasil dan prestasi.
Leader: Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mampu menginspirasi, membangun kolaborasi, serta menjadi pelopor perubahan positif di masyarakat.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai COMPLETE dan The Seven Star, Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum berkomitmen mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan hukum dan masyarakat Indonesia.

Alumni Terkemuka

Para alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah menunjukkan kiprah nyata dalam berbagai lini pembangunan bangsa. Lulusan FH Undip tidak hanya hadir di ruang-ruang akademik, tetapi juga berperan aktif di berbagai sektor strategis—mulai dari birokrasi, kejaksaan, peradilan, advokat, dunia usaha, hingga notariat dan kewirausahaan.

Sebagian dari mereka bahkan telah menorehkan prestasi membanggakan serta dipercaya mengemban tanggung jawab penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendidikan hukum di Fakultas Hukum Undip tidak hanya melahirkan sarjana hukum yang kompeten, tetapi juga pemimpin dan penggerak perubahan di tengah masyarakat.

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. merupakan salah satu alumni terbaik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dikenal sebagai akademisi dan ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia. Berkarier dari dosen hingga menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di FH Undip, beliau kemudian dipercaya sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia sejak 2013. Dedikasinya mengantarkan beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode (2015–2018). Saat ini, Prof. Arief masih aktif mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi hingga tahun 2026, dengan terus berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. merupakan akademisi, pakar hukum administrasi, dan pejabat pemerintahan Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam reformasi birokrasi dan modernisasi sistem administrasi kependudukan nasional. Beliau menempuh pendidikan Magister dan Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta menjadi Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara. Setelah sukses memimpin Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI, sejak Januari 2025 Prof. Zudan dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam perannya, beliau terus berkomitmen mendorong transformasi digital dan peningkatan tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M. Hum.

Prof. Asep Mulyana adalah Sarjana Hukum dari Universitas Mataram yang kemudian melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran. Saat ini, beliau menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Prof. Arief Munandar, S.H.

Prof. Arief Munandar, S.H. merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berbekal latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman panjang di bidang keimigrasian, beliau dikenal sebagai sosok profesional yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan sistem keimigrasian nasional. Sebelumnya, Prof. Arief pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, serta aktif dalam koordinasi lintas daerah terkait intelijen dan penindakan keimigrasian. Pada tahun 2025, beliau diresmikan sebagai salah satu dari 83 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam perannya di wilayah DKI Jakarta, Prof. Arief memimpin berbagai inisiatif seperti operasi pengawasan orang asing, pembentukan desa binaan imigrasi, serta sosialisasi pencegahan TPPO di Kepulauan Seribu, menjadikannya figur penting dalam inovasi dan penguatan tata kelola keimigrasian di Indonesia.

Dr. (H.C.) Hendarman Supandji, S.H.

Dr. (H.C.) Hendarman Supandji, S.H. adalah alumni Program Studi Sarjana Huku, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1972 yang dikenal atas dedikasinya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengawali karier di Kejaksaan Agung, beliau menempati berbagai posisi penting hingga dipercaya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 2007, di mana ia memimpin upaya penguatan integritas dan transparansi lembaga kejaksaan. Setelah masa jabatannya, beliau juga mengemban amanah sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), berperan aktif dalam mendorong reformasi agraria dan kebijakan pertanahan yang berkeadilan.

Dr. Arif Havas Oegroseno, S.H., M.H.

Dr. Arif Havas Oegroseno, S.H., M.H. adalah diplomat dan pakar hukum internasional Indonesia dengan keahlian di bidang hukum maritim dan hubungan internasional. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Master Hukum Internasional dari American University, Washington D.C., serta Doktor dari Universitas Diponegoro. Sepanjang kariernya, beliau telah mengemban berbagai posisi strategis di Kementerian Luar Negeri, termasuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Uni Eropa, dan Luksemburg, serta Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kemenko Maritim. Dengan pengalaman diplomatik yang luas, beliau dikenal sebagai sosok yang berperan penting dalam perlindungan hak maritim Indonesia dan penguatan kerja sama internasional. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2024–sekarang).

Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H. merupakan seorang politisi, akademisi, dan pakar hukum Indonesia yang dikenal atas dedikasinya dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang, Magister Hukum di Universitas Indonesia, dan meraih gelar Doktor Hukum dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dr. Ahmad Basarah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI dan aktif menginisiasi berbagai kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Selain itu, beliau juga berperan sebagai akademisi dan peneliti yang berkomitmen pada pengembangan kajian hukum tata negara dan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia.

Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum

Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum. adalah Jaksa senior yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejak 15 Mei 2025, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 202 Tahun 2025. Sebelumnya, ia memimpin Kejati Sulawesi Tenggara dan dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berintegritas, serta menjunjung tinggi transparansi. Dr. Hendro juga pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI dan aktif mengajar di Badiklat Kejaksaan RI dengan fokus pada pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Dengan pengalaman dan dedikasinya, ia diharapkan mampu membawa Kejati Jawa Tengah menjadi institusi yang profesional dan berintegritas.

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H. adalah tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014–2019. Sebelumnya, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2009–2014. Dengan latar belakang hukum, beliau dikenal aktif dalam mendorong kebijakan publik di tingkat daerah maupun nasional.

Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum.

Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. merupakan Gubernur Jawa Timur dua periode (2009–2019) yang dikenal dengan kebijakan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur. Setelah menjabat gubernur, ia diangkat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), memberikan masukan strategis bagi pemerintahan. Sosok birokrat sekaligus ahli hukum yang disegani di kancah nasional.

Marsekal Pertama (TNI) Haryo Kusworo, S.H., M.H.

Marsekal Pertama (TNI) Haryo Kusworo, S.H., M.H. adalah perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Militer Utama. Beliau memiliki latar belakang pendidikan hukum dan berperan dalam penguatan aspek hukum di lingkungan militer.

Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D.

Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D. saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut. Ia juga dikenal sebagai peneliti di bidang Hukum Laut Internasional, dengan kontribusi penting dalam pengembangan dan pemahaman hukum maritim di lingkungan militer dan akademik.

Dr. Noor Rachmad, S.H., M.H.

Dr. Noor Rachmad, S.H., M.H. merupakan jaksa senior dan alumnus Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 1979. Beliau dikenal luas atas dedikasinya dalam penegakan hukum dan pengembangan kebijakan pidana di Indonesia. Menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) pada periode 2015–2019, Dr. Noor Rachmad berperan penting dalam memperkuat sistem penuntutan nasional. Selain itu, pada tahun 2015 beliau juga terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Dengan pengalaman panjang di Kejaksaan RI, beliau dikenal sebagai sosok berintegritas yang berkomitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan profesional.

Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si.

Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si. adalah politisi dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lulusan tahun 1986. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Sumedang selama dua periode (2003–2008 dan 2008–2013), setelah sebelumnya menjadi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 1999–2003. Dengan latar belakang hukum dan pengalaman panjang di pemerintahan, Don Murdono dikenal sebagai sosok yang berkomitmen pada pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. adalah pakar di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pertambangan (Minerba), dan Hukum Lingkungan. Ia menjabat sebagai dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute. Saat ini, beliau juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Kesehatan untuk periode 2024–2028. Pemikirannya banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Asep Ridwan, S.H., M.H.

Asep Ridwan, S.H., M.H. merupakan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) periode 2025–2030. Ia menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UNDIP dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai Ketua BEM FH UNDIP (1999–2000) dan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro (2000–2001). Setelah meraih gelar Magister Hukum, Asep menekuni bidang litigasi korporasi dan hukum persaingan usaha, dengan pengalaman panjang di berbagai firma hukum ternama. Pernah menjadi peneliti di The Habibie Center dan bergabung dengan Ignatius Andy & Associates, kini ia menjabat sebagai partner di Assegaf Hamzah & Partners serta memimpin berbagai perkara besar, termasuk yang melibatkan perusahaan multinasional seperti Carrefour, Pfizer, dan Singapore Technologies Telemedia. Sebagai Ketua IKA FH Undip, Asep aktif memperkuat sinergi antaralumni, mahasiswa, dan kampus melalui program pelatihan, mentoring, dan pengembangan jejaring profesional hukum, menjadikannya figur inspiratif yang terus berkontribusi bagi kemajuan almamater dan dunia hukum Indonesia.

Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H.

Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H. merupakan seorang profesional hukum dan birokrat Indonesia yang berkarier di bidang pemerintahan dengan fokus pada penguatan tata kelola dan pelayanan publik. Berbekal latar belakang pendidikan Sarjana dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beliau memiliki keahlian dalam hukum administrasi dan kebijakan publik. Dalam kiprahnya di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dede Indra Permana Soediro dikenal atas dedikasi dan kontribusinya dalam pengembangan kebijakan otonomi daerah, penyusunan regulasi pemerintahan, serta upaya mewujudkan birokrasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M.

Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M. merupakan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam perannya, beliau memegang tanggung jawab strategis dalam perumusan kebijakan dan pengawasan stabilitas sistem keuangan nasional, khususnya di sektor keuangan tradisional dan pasar modal. Sebagai alumni program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Arief dikenal sebagai pakar hukum keuangan yang berpengalaman dalam analisis struktural pasar keuangan serta pendampingan reformasi kebijakan moneter dan keuangan syariah. Ia juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan nasional, termasuk peluncuran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tahun 2023. Dengan perpaduan keahlian akademik dan pengalaman profesional, Dr. Arief Wibisono berperan penting dalam mendorong penguatan kebijakan keuangan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H. merupakan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang resmi dilantik pada 7 Juni 2024 oleh Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Sebagai alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beliau dikenal sebagai sosok yang berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi mumpuni di bidang peradilan. Sebelum menjabat Sekretaris MA, Sugiyanto memimpin Badan Pengawasan MA sejak Mei 2022 dan sempat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris MA sejak Juni 2023. Dalam perjalanan kariernya, beliau telah menempati berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di sejumlah daerah, serta Inspektur Wilayah II dan Hakim Tinggi di Badan Pengawasan MA. Atas dedikasinya dalam penerapan sistem merit, Sugiyanto menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Agustus 2024. Kiprahnya yang konsisten dalam pembinaan peradilan dan standarisasi teknis di lingkungan MA menjadikannya figur penting dalam reformasi birokrasi dan penegakan integritas lembaga peradilan Indonesia.

Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M.

Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M. adalah praktisi hukum terkemuka yang saat ini menjabat sebagai Managing Partner di Aprilda Fiona Hendronoto Soesabdo (AFHS) Law Firm. Ia memiliki pengalaman internasional sebagai anggota firma hukum Baker & McKenzie dan pernah menjadi Senior Partner di Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP) Law Firm. Saat ini, beliau juga aktif sebagai dosen pada program International Undergraduate Program (IUP) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berbagi pengetahuan dan pengalaman praktik hukum kepada generasi muda.

Nur Syarifah, S.H., LL.M.

Nur Syarifah, S.H., LL.M. merupakan alumni Prograsm Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 1987 yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Setelah meraih gelar Sarjana Hukum dari UNDIP, beliau melanjutkan studi hingga memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.) dari universitas terkemuka di luar negeri. Dikenal aktif dalam berbagai forum hukum dan akademik, Nur Syarifah juga dipercaya sebagai Dewan Pembina Pusat Bidang Hukum dan Kerjasama Strategis Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Dalam kapasitasnya sebagai Staf Ahli, beliau berperan penting dalam penguatan tata kelola regulasi di sektor pendidikan, serta turut berkontribusi dalam perumusan kebijakan Merdeka Belajar. Pada tahun 2024, beliau juga tampil sebagai pembicara dalam penghargaan Adiwiyata, mewakili Kemendikbudristek dalam menyampaikan komitmen terhadap pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Nukila Evanty, S.H., LL.M.

Nukila Evanty, S.H., LL.M. adalah aktivis hak asasi manusia, perempuan, dan lingkungan yang dikenal sebagai feminis dan budayawan Indonesia dengan fokus pada isu masyarakat adat. Ia menjabat sebagai Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) dan merupakan pendiri Koalisi Lawan Corona (KLC), yang bergerak dalam pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Director of RIGHTS (Regional Initiatives for Governance, Human Rights, and Social Justice) Asia, serta pernah menjadi Executive Director di AMCOLABORA (2019–2021). Selain itu, ia merupakan anggota tetap bidang Sosial dan Kewirausahaan Perempuan di WUSME (World Union of Small and Medium Enterprises).

Teguh Wardoyo, S.H.

Teguh Wardoyo, S.H. merupakan diplomat senior Indonesia dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki pengalaman luas di bidang perlindungan dan keamanan diplomatik. Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Otoritas Nasional Palestina (2013–2017), serta Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri (2008–2012). Saat ini, Teguh Wardoyo menjabat sebagai Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak 2017. Dengan dedikasi tinggi dalam diplomasi dan perlindungan WNI di luar negeri, beliau menjadi salah satu alumni FH Undip yang berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

Muhammad Taufan, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.

Muhammad Taufan, S.H. merupakan diplomat Indonesia dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berkiprah di kancah diplomasi internasional. Ia pernah menjabat sebagai Counsellor Political Affairs II pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, mewakili Indonesia dalam berbagai isu strategis global, termasuk hak asasi manusia dan tanggung jawab kemanusiaan. Saat ini, ia aktif bertugas di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkontribusi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dengan kepakaran di bidang hukum dan hubungan internasional, Muhammad Taufan dikenal sebagai diplomat berintegritas yang memperkuat posisi dan peran Indonesia di tingkat global.

Suhartono, S.H.

Suhartono, S.H. merupakan tokoh profesional dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dikenal atas kiprahnya di dunia industri pembiayaan. Ia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Federal International Finance (FIFGROUP) pada periode 2007–2017, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur (2001–2007). Dengan latar belakang pendidikan hukum, Suhartono berperan penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor pembiayaan di Indonesia.

Arif Mahmudin Zuhri, S.H.

Arif Mahmudin Zuhri, S.H. merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi. Kariernya di jenjang pimpinan tinggi pratama dimulai pada tahun 2023 ketika diangkat sebagai Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, beliau terus menunjukkan kiprah nyata dalam memperkuat sistem perpajakan nasional.

M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H.

M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H. merupakan alumni berprestasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Setelah menempuh pendidikan Sarjana Hukum di FH Undip, ia melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan keilmuannya. Berbekal ilmu hukum yang kuat, ia kemudian meniti karier di dunia politik dan berhasil meraih amanah sebagai Bupati Kabupaten Batang periode 2025-2030. Dalam kepemimpinannya, ia menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Keberhasilannya menembus panggung politik dan memimpin daerah menjadi bukti nyata bahwa alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mampu mewarnai sektor strategis di luar praktik hukum formal.

Catur Agus Saptono, S.H., M.H.

Catur Agus Saptono, S.H., M.H. merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kini berkiprah di dunia politik. Saat ini ia menjabat sebagai Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 dengan peran strategis dalam pengawasan serta perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah, aset, dan pembangunan. Dikenal sebagai sosok yang aspiratif dan dekat dengan masyarakat, kiprahnya diharapkan mampu memperkuat peran legislatif daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk terus berkontribusi bagi bangsa.

Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. saat ini menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah sebelumnya dipercaya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Karir panjangnya di dunia kehakiman menunjukkan dedikasi dan integritas dalam menegakkan hukum serta keadilan.
Perjalanan akademisnya dimulai di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tempat ia meraih gelar Sarjana Hukum. Semangat untuk terus mengembangkan keilmuan membawanya melanjutkan studi Magister dan Doktor Hukum di Universitas Jayabaya, yang menjadi bekal penting dalam mendukung kiprah profesionalnya.

Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn.

Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn. merupakan politikus Indonesia yang diangkat menjadi Wakil Bupati Cilacap setelah terpilih pada Pilkada 2024. Sebelum menapaki jabatan tersebut, ia dikenal aktif dalam dunia politik nasional. Pada periode 2014–2019, ia terpilih sebagai Anggota DPR RI dan dipercaya menduduki Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertahanan, serta reforma agraria. Dalam kiprahnya di parlemen, ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan kritis, khususnya dalam pembahasan legislasi. Selain aktif dalam dunia politik, ia juga merupakan seorang profesional yang mendirikan Kantor Lelang Kelas II Ammy Amalia Fatma Surya, S.H.

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. merupakan tokoh peradilan yang saat ini menjabat sebagai Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum menduduki jabatan strategis tersebut, beliau telah melalui perjalanan panjang di dunia kehakiman, antara lain sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, hingga Ketua Pengadilan Negeri Palu. Rangkaian pengalaman tersebut mencerminkan dedikasi, konsistensi, dan integritas yang menjadi pondasi dalam meniti karir di lembaga peradilan.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. merupakan tokoh yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Mempawah. Sebelum dipercaya memimpin pengadilan tersebut, ia lebih dahulu mengemban tugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tahun 2021 dan kemudian sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang pada tahun 2022. Perjalanan kariernya menunjukkan konsistensi dalam menapaki tangga profesi kehakiman dengan penuh dedikasi.

Agus Muntholib, S.H., M.H.

Agus Muntholib merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kini mengemban amanah sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon. Perjalanan kariernya menunjukkan peran penting seorang lulusan hukum dalam sektor keuangan, khususnya dalam mengawasi lembaga jasa keuangan serta menjaga stabilitas sistem keuangan di daerah.

Aji Suryo, S.H.

Aji Suryo, S.H. merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Divisi Legal di Danantara. Sebelum menempati posisi penting tersebut, ia berpengalaman sebagai Senior Associate di Assegaf Hamzah & Partners, salah satu firma hukum terkenal di Indonesia. Rekam jejaknya yang panjang di bidang hukum korporasi menunjukkan komitmen dan kemampuan yang mumpuni.

Hendro Wibowo, S.H.

Hendro Wibowo, S.H. adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki perjalanan karier beragam di bidang hukum maupun kreatif. Ia saat ini menjabat sebagai Legal Director di ADR Pacific Rim Pte. Ltd. dan juga berperan sebagai Legal and Compliance di Rumah Sakit Tria Dipa. Tidak hanya terbatas pada ranah hukum, ia juga menunjukkan jiwa kreatifnya dengan mendirikan dan menjadi Founder sekaligus Director Band Total Metal Music, membuktikan bahwa profesional hukum juga bisa berkiprah di bidang seni dan budaya.

Hendra Wahanu Prabandani, S.H., M.H., LL.M.

Hendra Wahanu Prabandani adalah alumni Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia menyelesaikan S1 di FH Universitas Sebelas Maret pada tahun 2005 dengan predikat cum laude, kemudian memperoleh Beasiswa Unggulan Kemendiknas untuk melanjutkan S2 di Universitas Diponegoro pada kekhususan Hukum Ekonomi dan Teknologi. Pada tahun 2015, ia meraih gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of North Carolina School of Law, USA, melalui Beasiswa SPIRIT Bappenas–World Bank. Dengan rekam jejak akademik dan profesional yang kuat, Hendra Wahanu Prabandani menjadi salah satu alumni yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum nasional.

Dr. Edy Pramono, S.H., M.H.

Dr. Edy Pramono, S.H., M.H. adalah Hakim Tinggi Pemilah Perdata Umum di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu alumni Fakultas Hukum Undip yang dikenal berintegritas dan berdedikasi dalam pengembangan hukum perdata di lingkungan peradilan Indonesia.

Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum.

Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum. adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan saat ini mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Prof. Dr. Tjip Ismail, SH, MH, MBA, MM, FCBArb, FIIArb

Jemimah Cita, S.H.

Jemimah Cita merupakan alumni Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Lulus dengan predikat cum laude pada tahun 2022, Jemimah aktif dalam berbagai kegiatan akademik seperti peradilan semu, debat hukum, dan organisasi kemahasiswaan. Ia juga pernah menjadi delegasi FH Undip dalam kompetisi hukum internasional bergengsi seperti FDI Moot di Austria dan Philip C. Jessup Moot Court. Tak hanya berprestasi di bidang hukum, Jemimah juga dikenal sebagai penyanyi berbakat yang berhasil menembus 5 besar Indonesian Idol musim ke-11 tahun 2021. Sosoknya menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa prestasi akademik dan passion di dunia seni dapat berjalan beriringan.