oleh adminwebFH | Mar 6, 2025 | Berita Fakultas, Pengumuman
Semarang – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyesuaikan jam operasional layanan akademik dan administrasi. Penyesuaian ini bertujuan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum selama bulan penuh berkah ini.
Adapun jam pelayanan selama bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:
🕘 Senin – Kamis: 08.00 WIB – 15.00 WIB
🕘 Jumat: 08.00 WIB – 15.30 WIB
Fakultas Hukum Undip tetap kompak dan siap sedia dalam memberikan layanan terbaik dengan semangat kebersamaan dan kehangatan di bulan yang suci ini.
Bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan layanan akademik atau administrasi, diharapkan menyesuaikan jadwal kedatangan agar tetap dapat dilayani dengan baik.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi fh.undip.ac.id atau pantau akun media sosial @law.undip
oleh adminwebFH | Mar 5, 2025 | Berita Fakultas
Semarang, 03 Maret 2025 – Perubahan iklim merupakan tantangan global yang menuntut transparansi dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan mitigasi. Menyadari urgensi ini, tim peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) menginisiasi penelitian berjudul Rekonsepsi Kebijakan Keterbukaan Informasi sebagai Upaya Mendukung Adaptasi terhadap Perubahan Iklim (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan). Penelitian ini didanai oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan total hibah sebesar Rp. 135.650.000.
Penelitian ini diketuai oleh Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H., bersama anggota tim, yakni Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H., dan Dr. Aga Natalis, S.H., M.H. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis eksistensi dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) sebagai informasi publik di Indonesia dan Korea Selatan. NDC merupakan dokumen strategis yang berisi komitmen negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) untuk menghadapi perubahan iklim global. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek keterlibatan publik.
Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Kebijakan Iklim
Transparansi dalam kebijakan iklim adalah kunci utama untuk memastikan bahwa masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media memiliki peran aktif dalam perumusan dan implementasi strategi mitigasi perubahan iklim. Kurangnya akses terhadap informasi dapat menghambat efektivitas kebijakan dan mereduksi partisipasi publik.
Dengan pendekatan kualitatif berbasis hukum doktrinal dan non-doktrinal, penelitian ini membandingkan penerapan keterbukaan informasi di Indonesia dan Korea Selatan. Hasil sementara menunjukkan bahwa meskipun NDC di kedua negara telah diakui sebagai informasi publik, terdapat disparitas signifikan dalam implementasinya. Korea Selatan lebih progresif dalam mengedepankan keterlibatan pemangku kepentingan, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun sinergi lintas sektor.
Luaran dan Harapan Penelitian
Penelitian ini ditargetkan menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus serta sertifikat hak cipta yang berupa poster & video profil hasil program penelitian. Lebih dari sekadar publikasi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penguatan regulasi keterbukaan informasi serta mendorong kolaborasi multisektor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Fakultas Hukum Undip terus berkomitmen mendukung riset-riset inovatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, FH Undip berharap dapat berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis partisipasi publik guna menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.
oleh adminwebFH | Mar 5, 2025 | Berita Fakultas
Semarang, 27 Februari 2025 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) kembali melaksanakan pelantikan Pengurus dan Pembina Organisasi Mahasiswa (Ormawa) untuk periode 2025. Acara yang berlangsung di Gedung Samiadji Soerjotjaroko FH Undip, tepatnya di Ruangan Fiat Justitia, menjadi momentum penting bagi para mahasiswa dalam menjalankan roda organisasi di lingkungan fakultas.
Dekan FH Undip, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kepengurusan sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan organisasi mahasiswa. Beliau juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“Organisasi mahasiswa adalah wadah pembelajaran kepemimpinan yang nyata bagi mahasiswa. Melalui ormawa, kalian akan belajar bagaimana mengelola program, membangun jejaring, serta menciptakan dampak positif bagi lingkungan akademik dan masyarakat,” ujar Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Dekan Sumberdaya, para dosen pembina, serta mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi, seperti Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF), serta himpunan mahasiswa di berbagai program studi. Proses pelantikan dilakukan secara simbolis namun tetap khidmat. Seluruh ormawa yang baru dilantik mengungkapkan komitmennya untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik dengan program-program yang inovatif dan berdampak.
Dengan pelantikan ini, diharapkan kepengurusan ormawa FH Undip 2025 dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang dinamis, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
oleh adminwebFH | Mar 5, 2025 | Berita Fakultas
Yogyakarta, 25 Februari 2025 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) secara resmi menjalin kerja sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dalam sebuah acara penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Ruang Media Center PTUN Yogyakarta. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam bidang akademik, penelitian, serta pengembangan kompetensi mahasiswa dan tenaga pendidik di bidang hukum tata usaha negara.
Acara dimulai dengan sesi pembukaan, diikuti dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami proses peradilan di lingkungan PTUN.Selanjutnya, Ketua PTUN Yogyakarta, Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., turut memberikan sambutan. Beliau menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dan menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara FH Undip dan PTUN Yogyakarta. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk program magang mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat bersama atau forum diskusi ilmiah/seminar bersama/FGD dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Setelah prosesi penandatanganan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi dan simbolisasi komitmen kedua belah pihak. Kegiatan kemudian diakhiri dengan ramah tamah, memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai implementasi kerja sama ini ke depan.
Dalam acara tersebut, hadir pula beberapa pejabat dari PTUN Yogyakarta, di antaranya Wakil Ketua PTUN Yogyakarta, Bapak Sarjoko, S.H., M.H.; Plt. Sekretaris PTUN Yogyakarta, Ibu Rr. Asnuri Dwi Mastuti, S.H.; serta Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana PTUN Yogyakarta, Bapak Mujikaryanto, S.Pd. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum Undip dapat memperoleh wawasan lebih mendalam terkait hukum tata usaha negara serta memperkaya pengalaman akademik mereka.
oleh adminwebFH | Mar 5, 2025 | Berita Fakultas
Semarang – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) resmi membuka Seleksi Ujian Mandiri untuk Program Studi Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Hukum pada Semester Gasal Gelombang I Tahun Akademik 2025/2026.
Pendaftaran dilakukan secara online mulai 11 Februari hingga 10 April 2025 melalui laman pmb.undip.ac.id. Seleksi terdiri dari Tes Tertulis yang akan dilaksanakan pada 19 April 2025 dan Tes Wawancara yang berlangsung pada 19-23 April 2025, semuanya dilakukan secara online. Hasil seleksi akan diumumkan pada 6 Mei 2025.
Program ini terbuka bagi lulusan Sarjana Hukum yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di bidang Ilmu Hukum dan Kenotariatan. Dengan kurikulum berbasis penelitian dan pengajaran dari akademisi serta praktisi hukum terkemuka, FH Undip berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing global.
Bagi calon pendaftar, informasi lebih lanjut dapat diakses melalui pmb.undip.ac.id atau kanal resmi Fakultas Hukum Undip.
oleh adminwebFH | Feb 24, 2025 | Berita Fakultas
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan visi World Class University dengan menjalin kerja sama strategis bersama School of Law, University of Wollongong, Australia.
Sebagai langkah awal dari kolaborasi ini, Pimpinan FH Undip melakukan kunjungan langsung ke University of Wollongong guna membahas berbagai agenda kerja sama akademik. Dekan FH Undip, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. menekankan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berstandar global. Dengan adanya kerja sama ini, mahasiswa dan dosen FH Undip mendapatkan kesempatan untuk mengakses pengalaman akademik internasional, memperluas wawasan, serta membangun jejaring dengan komunitas hukum global.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi FH Undip, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan hukum di Indonesia. Dengan semakin eratnya hubungan akademik antara FH Undip dan University of Wollongong, langkah ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat posisi FH Undip di tingkat internasional.
