oleh adminwebFH | Mei 27, 2025 | Berita Fakultas
Semarang, 26 Mei 2025 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk: “Menakar Keselarasan Pengaturan Upaya Paksa dan Pemidanaan dalam RKUHAP 2025 dengan Tujuan dan Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional.”
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 3, Gedung Prof. Purwahid Patrik, Fakultas Hukum Undip, dan dihadiri oleh akademisi, penegak hukum, mahasiswa, serta praktisi hukum dari berbagai daerah. Seminar dimulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB dan menghadirkan para pakar hukum pidana yang telah lama berkecimpung dalam pembaruan hukum acara pidana nasional.
Narasumber dan Materi Seminar:
-
Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
Sinkronisasi norma penuntutan dalam RKUHAP dengan arah pemidanaan KUHP
-
Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H.
Prinsip ultimum remedium dan reformulasi alasan penggunaan upaya paksa dalam RKUHAP
-
Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.
Masalah kelembagaan dalam tahap penyidikan: lemah koordinasi dan ketiadaan checks and balances
-
Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.
Pengaturan prosedur pelaksanaan pidana dan tindakan dalam RKUHAP
-
Dr. Febby M. Nelson, S.H., M.H.
Prospek penyelesaian perkara melalui restorative justice, plea bargain, dan DPA dalam hukum acara pidana nasional
-
Prof. Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.
Modernisasi hukum acara pidana: digitalisasi proses, perlindungan data pribadi, dan inovasi penyelesaian perkara
Seminar ini menjadi ruang diskusi strategis dalam menyikapi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025, khususnya dalam aspek keselarasan dengan KUHP Nasional yang telah disahkan. Para narasumber menekankan pentingnya reformasi hukum acara pidana yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, serta adaptif terhadap tantangan perkembangan teknologi informasi. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen Fakultas Hukum Undip dalam mendorong pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
oleh adminwebFH | Mei 17, 2025 | Prestasi Mahasiswa
Semarang, Mei 2025 — Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Kelompok Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Dalam kompetisi bergengsi Airlangga Law Fair V 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, delegasi mahasiswa FH UNDIP sukses meraih penghargaan di dua cabang lomba utama: Debat Hukum Nasional dan Karya Tulis Ilmiah.
Pada cabang Lomba Debat Hukum Nasional, tim debat UKMF-KRD FH UNDIP yang terdiri dari Nathania Kharisma Putri (2023), Riby Selvitriani Djuarsa (2023), dan Fadhilah Aulia (2023), dengan Stephany Batayamu Sinaga (2022) sebagai manajer tim, berhasil meraih Juara 2. Prestasi ini mencerminkan kualitas argumentasi dan pemahaman hukum yang kuat dari para mahasiswa FH UNDIP dalam menghadapi isu-isu aktual di dunia hukum.
Sementara itu, pada cabang Lomba Karya Tulis Ilmiah, tim Divisi Riset KRD FH UNDIP yang beranggotakan Nashwa Khalisa (2023), Lediestya Bilqis Nur Febria (2022), dan Vania Rahma Putri (2023), dengan Natanael Marsahala Situmorang (2022) sebagai official, berhasil meraih Juara 1 serta penghargaan Best Paper Karya Tulis Ilmiah. Prestasi ini menunjukkan kekuatan analisis dan penulisan ilmiah dari tim riset FH UNDIP.
Raihan ini menjadi bukti nyata konsistensi UKMF-KRD FH UNDIP dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan kompetensi mahasiswa di bidang debat dan riset hukum. Selamat kepada seluruh delegasi atas capaian luar biasa ini!
oleh adminwebFH | Mei 9, 2025 | Berita Fakultas
Semarang, 9 Mei 2025 – Universitas Diponegoro (UNDIP) melalui Unit Pelaksana Teknis Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin & Etika Mahasiswa (UPT LKDPDEM) dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UNDIP menggelar sosialisasi untuk memperkuat layanan bantuan bagi mahasiswa. Acara yang berlangsung di Ruang H.304 Gedung Prof. Dr. Satjipto Rahardjo ini dihadiri oleh Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis Mahasiswa, Ketua UPT LKDPEM, Satgas PPK UNDIP, Wakil Dekan 1 FH Undip, Ketua Satgas PPK FH Undip, Kaprodi Sekprodi S1 Hukum, Sekprodi Magister Kenotariatan, Mahasiswa, Volunteer, Dosen, dan Tendik .
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FH Undip, Dr. Aditya Yuli Sulistyawan., S.H., M.H, dalam sambutannya mewakili Dekan yang sedang menghadiri kegiatan wisuda universitas, menekankan pentingnya mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman. Beliau menyoroti isu kesehatan mental dan pencegahan serta penanganan kekerasan yang saat ini banyak dihadapi oleh mahasiswa.
Senada dengan hal tersebut, Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H., Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis Mahasiswa menyampaikan bahwa dalam satu minggu terakhir, banyak mahasiswa yang mengalami depresi dan mencari konsultasi terkait dinamika pergaulan serta tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Untuk itu, UPT LKDPDEM hadir di setiap fakultas untuk memberikan pendampingan secara gratis dan terjamin kerahasiaannya. Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan kampus yang aman dan nyaman.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan banner sosialisasi dari Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H. kepada Dr. Aditya Yuli Sulistyawan., S.H., M.H. yang nantinya akan dipasang di Fakultas Hukum UNDIP sebagai langkah konkret dalam menyebarkan informasi mengenai layanan ini.
Inti dari sosialisasi ini yaitu pemaparan materi oleh Annastasia Ediati, S.Psi., M.Sc. Ph.D., Psikolog Kepala UPT LKDPDEM, yang menjelaskan bahwa layanan konsultasi banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa S1 dan S2 yang menyadari adanya kesulitan dan memiliki keinginan untuk mencari solusi. Proses konseling diakhiri dengan pengisian formulir pendaftaran untuk penjadwalan sesi berikutnya. Beliau berharap mahasiswa yang datang membawa masalah dapat pulang dengan perasaan lega.
Layanan yang disediakan oleh UPT LKDPDEM meliputi Layanan Konsultasi dan Layanan Disabilitas. Narasumber yang kedua oleh Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H. sebagai anggota satgas PPK yang merupakan dosen Fakultas Hukum Undip, menekankan pentingnya etika mahasiswa, yang mencakup berbagai aspek seperti etika dalam pengerjaan tugas, ujian, hubungan dengan dosen dan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, serta dalam kegiatan keolahragaan, seni, keagamaan, minat dan penalaran, pengembangan keorganisasian, dan penyampaian pendapat. Etika mahasiswa ini penting untuk menjaga nama baik universitas dan menciptakan suasana akademik yang kondusif, menjunjung tinggi kejujuran, sopan santun, dan disiplin.
Dalam sesi tanya jawab, menyinggung mengenai penanganan disabilitas mental, dengan melibatkan psikolog klinis, psikiater dari RSND (Rumah Sakit Nasional Diponegoro), dan konselor. Diskusi juga berfokus pada kebutuhan edukasi terkait isu-isu ini.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder Undip akan pentingnya kesehatan mental, pencegahan dan penanganan kekerasan, serta etika mahasiswa, sehingga tercipta lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan positif seluruh mahasiswa.
Untuk Kontak informasi UPT LKDPDEM dan Satgas PPK UNDIP:
Email: satgasppkpt@undip.ac.id
WhatsApp: 081-222-33-6646
Instagram: satgasppkundip
oleh adminwebFH | Mei 7, 2025 | Berita Fakultas
Hari kedua Lex Proficia 2025, summer course bergengsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berlangsung dengan dua sesi menarik yang menghadirkan pembicara ahli dari berbagai bidang hukum internasional dan ekonomi digital.
Sesi pertama dibawakan oleh Dr. Juan Diaz-Granados, LL.B., LL.M., dari Australian Catholic University dengan tema “Gig Worker, Labor Market and Digital Economic Law”. Diskusi ini dipandu oleh moderator Bunga Dita Rahma Cesaria, S.H., LL.M., yang berhasil mengarahkan dialog dengan sangat baik. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami dinamika pasar tenaga kerja digital dan tantangan hukum yang dihadapi para pekerja lepas (gig workers) di era ekonomi digital.
Sesi kedua menampilkan pembicara Dr. Marnie Lyold, LL.B., LL.M. dari Victoria University of Wellington dan Dr. Fajri Matahati Mutammadin, LL.M., dari Universitas Gadjah Mada dengan tema “Role of International Law to Face Humanitarian Issues & Armed Conflict, and Justice of Development”. Fachry Hassani Habib, S.H., LL.M. bertindak sebagai moderator sesi ini. Pembahasan mendalam mengenai peran hukum internasional dalam menangani isu kemanusiaan, konflik bersenjata, serta keadilan pembangunan, menarik perhatian banyak peserta.
Kedua sesi hari kedua ini berjalan sangat interaktif. Baik mahasiswa maupun peserta asing aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dalam sesi tanya jawab, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap topik-topik yang diangkat. Lex Proficia 2025 kembali memperkuat reputasinya sebagai wadah pembelajaran hukum internasional yang kaya wawasan dan diskusi.
oleh adminwebFH | Mei 6, 2025 | Berita Fakultas
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara resmi memulai rangkaian kegiatan The 7th Lex Proficia 2025 pada 5 Mei 2025 dengan sesi pembuka yang membahas isu-isu strategis di tingkat global. Pada hari pertama ini, peserta diajak menyelami dinamika hubungan luar negeri, diplomasi internasional, dan tantangan pembangunan berkelanjutan dalam sesi bertema Foreign Affairs, Diplomacy, International Sustainable Development Goals, and Global Economic Politics.
Dua tokoh penting hadir sebagai pembicara, yaitu H.E. Arief Havas Oegroseno, S.H., LL.M., wakil menteri luar negeri Republik Indonesia, dan Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., Guru Besar Hukum Internasional dan juga mantan Duta Besar RI untuk Jerman. Mereka membagikan wawasan mendalam mengenai peran diplomasi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta pengaruh geopolitik dan ekonomi terhadap arah kebijakan global.
Selanjutnya, sesi kedua menghadirkan Prof. Dr. Joanna Mossop, pakar hukum lingkungan laut dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Dengan tema International Environmental Law and Climate Litigation, sesi ini menyoroti pentingnya instrumen hukum internasional dalam menghadapi krisis iklim global dan bagaimana litigasi dapat menjadi sarana untuk mendorong keadilan iklim lintas batas negara. Diskusi berlangsung dinamis dan membuka cakrawala peserta terhadap urgensi pendekatan hukum yang progresif dalam menjawab tantangan planet yang kian kompleks.
Hari pertama Lex Proficia 2025 menjadi pijakan awal yang kuat dalam mendorong dialog kritis antarbangsa mengenai masa depan hukum internasional dan perlindungan lingkungan global.
