MALAYSIA — Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) mengembangkan penelitian bersama akademisi Malaysia mengenai penguatan tata kelola kemitraan dalam industri kelapa sawit. Kajian ini menyoroti transparansi harga tandan buah segar (TBS), keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak, akses pekebun terhadap sarana produksi, serta penerapan program kepatuhan internal di Indonesia dan Malaysia.
Kegiatan tersebut disertai diskusi akademik yang didokumentasikan dalam rangkaian pertemuan di Malaysia. Pembahasan diarahkan untuk memahami bagaimana hubungan antara pekebun, koperasi, perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan pelaku usaha lainnya dapat dijalankan secara lebih terbuka dan adil.
Dalam rancangan penelitian, tim terdiri atas Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. sebagai ketua, dengan anggota Prof. Dr. Haniff bin Ahamat dari Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M., serta Moh. Asadullah Hasan Al Asy’arie, S.H., M.Kn. Keterlibatan akademisi kedua negara diharapkan dapat memperkaya analisis atas perbedaan hukum dan praktik kemitraan sawit.
Bandingkan Pengaturan Harga dan Pengawasan Kemitraan
Harga TBS menjadi salah satu persoalan utama yang dikaji. Harga yang diterima pekebun berkaitan dengan penilaian mutu, biaya angkut, potongan, informasi pasar, dan pilihan pembeli. Ketika informasi tersebut tidak terbuka, pekebun sulit memeriksa apakah transaksi telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
Di Indonesia, penelitian menelaah aturan pembelian TBS pekebun mitra serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan kemitraan. Sementara itu, kajian terhadap Malaysia mencakup peran Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dalam penyediaan harga referensi dan pengawasan sektor sawit, serta pendekatan kepatuhan persaingan yang dikembangkan Malaysia Competition Commission (MyCC).
Susun Model Program Kepatuhan Internal
Perbandingan kedua negara digunakan untuk menyusun Model Program Kepatuhan Internal Kemitraan Sawit. Model ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mengenali risiko sejak awal, antara lain melalui pemeriksaan klausul kontrak, pencatatan harga dan kualitas TBS, keterbukaan potongan, pengawasan sarana produksi, serta penyediaan saluran pengaduan dan langkah perbaikan. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika sudah terjadi sengketa. Perusahaan, pabrik, koperasi, dan organisasi pekebun diharapkan memiliki pedoman yang lebih jelas untuk menjaga hubungan kemitraan dan mencegah praktik usaha yang merugikan pihak tertentu.
Dorong Publikasi dan Penelitian Lanjutan
Penelitian bersama ini disusun untuk jangka waktu delapan bulan dengan metode kajian hukum dan pengumpulan data di Indonesia serta Malaysia. Luaran yang ditargetkan meliputi artikel ilmiah, naskah kebijakan, dan daftar periksa kepatuhan internal yang dapat dipakai untuk menilai risiko dalam hubungan kemitraan sawit.
Melalui kerja sama akademik ini, FH Undip berupaya memperluas jejaring riset internasional sekaligus menghadirkan kajian hukum yang dapat mendukung tata kelola industri kelapa sawit yang lebih transparan, seimbang, dan bertanggung jawab.