Dosen FH Undip Willy Naresta Hanum mengikuti konferensi internasional

Dosen FH Undip Bahas Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Konferensi Internasional Vietnam

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip), Willy Naresta Hanum, S.H., M.H., berpartisipasi sebagai delegasi undangan dalam konferensi internasional bertajuk Cultural Space and Urban Identity in Vietnam: Contemporary Approaches and Development Challenges yang diselenggarakan di University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM), Vietnam, pada 26 September 2026.

Konferensi ini mempertemukan delegasi dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, dan Australia, untuk bertukar perspektif mengenai ruang budaya, identitas perkotaan, serta tantangan pembangunan kontemporer. Dalam kegiatan tersebut, Willy mengikuti dua sesi utama, yakni sesi pleno (plenary session) dan sesi panel paralel (parallel panel sessions). Pada Panel 2 yang mengangkat tema Environment, Sustainable Development and Urban Governance, ia turut berpartisipasi dalam diskusi dan sesi tanya jawab mengenai isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola perkotaan.

Willy Naresta Hanum, dosen FH Undip, berpartisipasi dalam diskusi panel internasional

Dalam forum tersebut, Willy memaparkan gagasan mengenai penguatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui konsep co-authority, yaitu pembagian kewenangan secara substantif antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat hukum adat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan wilayah adat, serta pembentukan kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi ekologis (ecological democracy) dan pengelolaan sumber daya alam kolaboratif (Collaborative Natural Resource Management). Melalui pendekatan ini, pengakuan terhadap kewenangan masyarakat hukum adat diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, melindungi ruang hidup masyarakat adat, serta mencegah perampasan wilayah adat.

Partisipasi Willy Naresta Hanum dalam konferensi internasional ini menjadi wadah pertukaran gagasan dan perbandingan perspektif hukum dengan akademisi serta delegasi dari berbagai negara. Forum tersebut juga membuka ruang diskusi mengenai pendekatan tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dengan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Keikutsertaan dosen FH Undip dalam forum akademik internasional ini mencerminkan kontribusi sivitas akademika dalam memperluas diskursus hukum di tingkat global, khususnya mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan wilayah adat, dan pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.