Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan Undip Global Classroom (UGC) pada Kamis, 7 Mei 2026 dengan menghadirkan Prof. Dr. Salawati Mat Basir dari The National University of Malaysia (Universiti Kebangsaan Malaysia/UKM) sebagai pembicara utama. Mengangkat tema “International Diplomatic and Consular from International Law Perspective”, kegiatan ini diselenggarakan bagi mahasiswa mata kuliah Diplomatic and Consular Law. Diskusi akademik diperkaya oleh Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M. sebagai discussant. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom sebagai bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam memperluas jejaring akademik internasional dan menghadirkan pembelajaran berbasis perspektif global.
Dalam pemaparannya, Prof. Salawati menjelaskan bahwa Hukum Diplomatik dan Hukum Konsuler merupakan dua cabang yang berbeda dalam Hukum Internasional Publik, meskipun keduanya sama-sama mengatur hubungan resmi antarnegara. Hukum Diplomatik mengatur kedudukan, fungsi, serta hak dan kewajiban misi diplomatik, sedangkan Hukum Konsuler mengatur pelayanan negara terhadap warga negaranya di luar negeri melalui kantor-kantor konsuler. Kedua rezim hukum tersebut berkembang dari praktik internasional yang telah berlangsung sejak zaman kuno sebelum kemudian dikodifikasikan melalui berbagai konvensi internasional.
Beliau menekankan bahwa fondasi utama hukum diplomatik modern terdapat dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, sedangkan hubungan konsuler diatur dalam Vienna Convention on Consular Relations 1963. Selain kedua instrumen tersebut, perkembangan hukum diplomatik juga dipengaruhi oleh berbagai konvensi internasional lainnya, termasuk Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yang memberikan kerangka hukum mengenai hubungan antarnegara dalam pelaksanaan perjanjian internasional.
Mengacu pada Pasal 3 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Prof. Salawati menjelaskan bahwa fungsi utama misi diplomatik meliputi mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya, melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima, memperoleh informasi mengenai kondisi negara penerima melalui cara-cara yang sah, serta mempererat hubungan persahabatan termasuk kerja sama ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Menurut beliau, diplomat tidak hanya berperan sebagai negosiator, tetapi juga menjadi representasi resmi negara sekaligus jembatan komunikasi dalam menjaga hubungan internasional yang damai.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Salawati juga menjelaskan perbedaan mendasar antara fungsi diplomatik dan fungsi konsuler. Apabila misi diplomatik berfokus pada hubungan politik antarnegara, maka kantor konsuler lebih menitikberatkan pada pelayanan administratif kepada warga negara, seperti penerbitan dokumen perjalanan, pelayanan kenotariatan, perlindungan warga negara di luar negeri, hingga pengembangan hubungan perdagangan, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Bahkan, menurut Vienna Convention on Consular Relations 1963, hubungan konsuler tetap dapat berlangsung meskipun hubungan diplomatik antarnegara telah terputus.
Topik lain yang menjadi perhatian peserta adalah mengenai hak kekebalan (immunity) dan hak istimewa (privileges) yang dimiliki diplomat maupun pejabat konsuler. Prof. Salawati menegaskan bahwa kekebalan diplomatik bukanlah hak pribadi seorang diplomat, melainkan mekanisme hukum internasional yang bertujuan menjamin agar perwakilan suatu negara dapat menjalankan fungsi diplomatik secara independen tanpa adanya tekanan dari negara penerima. Namun demikian, para diplomat tetap berkewajiban menghormati hukum negara tempat mereka bertugas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Dengan demikian, kekebalan diplomatik tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk bertindak di luar hukum.
Beliau juga menguraikan konsep inviolability terhadap gedung perwakilan diplomatik. Berdasarkan Pasal 22 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, gedung misi diplomatik tidak dapat dimasuki oleh aparat negara penerima tanpa persetujuan kepala misi. Negara penerima bahkan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kantor diplomatik dari segala bentuk gangguan, kerusakan, maupun tindakan yang dapat mengurangi martabat perwakilan negara asing. Prinsip ini merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga hubungan internasional yang stabil dan saling menghormati.
Pada sesi diskusi, Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M. mengaitkan berbagai konsep hukum diplomatik dan konsuler tersebut dengan praktik hubungan luar negeri Indonesia, termasuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, implementasi Konvensi Wina dalam praktik diplomasi Indonesia, serta berbagai tantangan hukum internasional yang berkembang seiring meningkatnya mobilitas manusia dan dinamika geopolitik global. Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan mengenai berbagai isu aktual dalam hukum internasional. Melalui penyelenggaraan Undip Global Classroom ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum diplomatik dan konsuler sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan hubungan antarnegara. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menghadirkan pembelajaran bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan akademisi terkemuka dunia serta memperluas wawasan mahasiswa terhadap perkembangan hukum internasional kontemporer.