logo
More Links
272/ post Date Create :2016-10-27 20:52:54

Rumitnya Reformasi Hukum, dari Banyaknya Retribusi Sawit hingga 86 Aparat


Foto: Suasana focus group discussion (Andi Saputra/detikcom)

Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo membuat paket kebijakan reformasi hukum disambut positif para begawan hukum di Indonesia. Tapi di sisi lain, para profesor ini masih tidak percaya dengan keberanian Jokowi karena permasalahan hukum sudah mengakar bak virus .

"Seperti perda yang menghambat banyak investasi," kata guru besar Universitas Sumatera Utara (USU) Budiman Ginting.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion 'Penyusunan Program dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat Substansi dan Operasionalisasi UU Nomor 12 Tahun 2011' yang digelar di Hotel Rancamaya, Bogor, Kamis (27/10/2016).

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Prof Dr Bagir Manan, Prof Sunaryati Hartono, Prof Hibnu Nugroho, Prof Herowati Poesoko, Prof Widodo Ekatjahjana, Dr Susi Dwi Harijanti, Dr Asep Rahmat Fajar, Prof Dr Benny Riyanto, Prof Barda Nawawi, Prof Enny Nurbaningsih, Dr Triana Ohoiwutun, Dr Yenti Garnasih dan Prof Yohanes Usfunan. Adapun dari pemerintah hadir Menkum HAM Yasonna Laoly yang memimpin langsung FGD dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki. 

Budiman mencontohkan di Sumatera Utara, setiap kabupaten membuat Peraturan Daerah (Perda) retribusi hasil bumi yang dialamatkan ke perkebunan kelapa sawit. Minyak sawit yang akan dikirim ke luar negeri harus dibawa dari Tapanuli Selatan ke pelabuhan Belawan melewati lima kabupaten/kota. 

Kelima kabupaten/kota itu masing-masing memiliki perda retribusi sehingga beban perusahaan sawit semakin banyak. Setiap truk diminta membayar sejumlah uang apabila ingin melewati jalan tersebut. Hal itu membuat iklim investasi menjadi terhambat.

"Masing-masing daerah mengutip, ini bagaimana?"ujar Budiman.

Budiman juga meminta Jokowi memperhatikan masalah alih teknologi. Selama ini invetasi asing di Indonesia tidak dibarengi dengan alih teknologi sehingga Indonesia tidak bisa memproduksi barang sendiri.

"Ketentuan alih teknologi kita belum ada sehingga secara khusus kita perlu aturan alih teknologi itu," ucap Budiman.

Budiman juga membandingkan dengan Thailand dan Filipina yang memberikan kesempatan sewa lahan ke perusahaan asing selama 90 hingga 100 tahun. Selain itu, persoalan investasi asing di Indonesia yang berujung pailitnya perusahaan asing tersebut. UU Kepailitan Indonesia belum menjangkau hal tersebut.

"Dalam praktik terjadi, setelah pailit, si pengusaha asing sudah pergi ke luar negeri. Bagaimana?"cetus Budiman.

Rumitnya Reformasi Hukum, dari Banyaknya Retribusi Sawit hingga 86 AparatFoto: Prof Hibnu Nugroho (Andi Saputra/detikcom)


Di sisi pidana, guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unseod) Purwokerto, Hibnu Nugroho menyatakan paket reformasi hukum haruslah menyentuh mentalitas aparat.

"Pertama, kita perlu integritas aparat penegak hukum. Jangan sampai kasus bisa di 86," ucap Hibnu di tempat yang sama.

Selanjutnya, yang perlu dibenahi adalah egosektoral lembaga aparat penegak hukum. Saat ini semua kasus pidana umumnya ditahan dan dipenjara. Akibatnya banyak rutan dan LP yang over kapasitas.

"Banyak orang tua, usia 65 tahun tetap ditahan. Anak-anak juga demikian padahal kasusnya ringan," cetus Hibnu.

Lambatnya penanganan perkara pidana juga karena umumnya semua perkara pidana harus ditangani oleh majelis. Padahal banyak kasus-kasus kecil yang cukup ditangani hakim tunggal seperti penganiayaan, pencemaran nama baik, perselingkuhan atau pemalsuan. Hal itu juga berlaku di Mahkamah Agung (MA) sehingga yang terjadi adalah penumpukan perkara.

"Harusnya cukup perkara khusus saja yang hakimnya majelis," ujar Hibnu.

Oleh sebab itu, Hibnu meminta Jokowi untuk membuat solusi terkait operasioal sistem hukum pidana yang sangat panjang. Dari proses penyidikan hingga proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Termasuk pula proses tilang yang memakan waktu panjang sehingga perlu penyederhanaan.

"Harus sesuai prinsip sederhana, cepat dan biaya murah," pungkas Hibnu.


(asp/miq)

 

sumber : http://news.detik.com/berita/3331143/rumitnya-reformasi-hukum-dari-banyaknya-retribusi-sawit-hingga-86-aparat

Post Sebelumnya

Post Date : 2017-09-25

  1. 1/ Pengumuman Wisuda ke148

Post Date : 2017-09-20

  1. 1/ Informasi Kuliah Tanggal 22 September 2017

Post Date : 2017-09-18

  1. 1/ Pengumuman UTS Semester Gasal TA 20172018