Semarang, 8 Oktober 2018. Pengaruh kebebasan akademik dan sosial masyarakat menjadi salah satu faktor masuknya faham radikalisme ke dalam lingkungan kampus. Hal ini mempersulit para pengelola kampus untuk mengkontrol aktivitas mahasiswanya. Acara yang diadakan di Santika hotel tersebut dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta baik dari akademisi, dosen, dan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi I dengan narasumber Brigjen.Pol.Ir.Hamli, ME (direktur pencegahan BNPT), Prof.Dr.Azyumardi Azra (cendekiawan muslim dan guru besar UIN Syarif Hidayatulllah), dan Prof. Intan Ahmad, Ph.D (Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiwaan  Kemenristekdikti RI) pada sesi pertama dimoderatori oleh Prof.Dr.Retno Saraswati, S.H.,M.Hum (Dekan FH UNDIP). Pada sesi pertama “mengangkat tema Penyebaran paham radikalisme di dunia pendidikan di Indonesia dan penanggulangan pencegahan nasional”.

Menurut cendekiawan muslim yang juga guru besar UIN Syarif Hidayatullah Prof.Dr Azyumardi Azra, mengatakan bahwa kampus merupakan ranah publik yang bebas menerima pengaruh dari infiltrasi dari faham, wacana dan gerakan tertentu. Apalagi jika para alumni tersebut sudah menyebar ke berbagai sektor kehidupan. Seminar yang diselenggarakan oleh Forum Rektor Indonsia bekerja sama dengan Universitas Diponegoro mengangkat tema “Membangun Masyarakat Multikultural Sebagai Upaya Melawan radikalisme, Perguruan Tinggi Sebagai Penjaga Kesadaran Multikultural”,

Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Diponegoro Prof.Dr.Yos Johan Utama,S.H.,M.Hum. sebagai keynote speaker. Hadir pula sebagai narasumber  Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiwaan  Kemenristekdikti Prof. Intan Ahmad, Ph.D. Beliau mengemukakan bahwa kondisi di seperti ini di lingkungan kampus lama-lama berisiko terdapat 2 kelompok esktrim radikal yaitu ekstrim kanan dan kiri. Ideologi radikal dan teoritik tidak bisa dihadapi dengan wacana atau dengan tindakan aparat penegak hukum. Ideologi tersebut harus dihadapi dengan kontra ideologi dan perspektif keagamaan dan kesadaran multikultural masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu tidak perlu adanya desain ulang kurikulum secara keseluruhan karena dapat mengganggu stabilitas akademis. Tetapi sebaliknya yang mendesak ditempuh adalah revitaslisasi di beberapa mata kuliah yang relevan karena bersifat ideologis, seperti Pancasila, kewarganegaraan dan Pendidikan Agama, jelasnya. Hal yang serupa diungkapkan oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Brigjend.Pol.Ir.Hamli,ME, beliau mendukung pihak kampus dalam memerangi terorisme.

Lulusan Teknik Kimia ITS ini menjelaskan ada beberapa strategi penanggulangan radikalisme di lingkungan perguruan tinggi diantaranya adalah menanamkan wawasan kebangsaan, Pancasila dan bela negara. Selain itu perwira bintang satu ini menambahkan kampus adalah lingkungan pendidikan yang harus menumbuhkan anti radikalisme, antiterorisme dan antiintoleransi ke dalam mata kuliah penanaman Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sesi II yang mengangkat tema “Pengembangan kesadaran multikulturalisme di dalam lingkungan perguruan tinggi di Indonesia” yang dihadiri oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya diantaranya Dr.Refly Harun,SH,MH,LLM (Pakar hukum tata negara dan juga komisaris utama PT Pelindo I), Prof.Dr.FX.Adjie Samekto,S,H,,M.Hum, (deputi bidang pengkajian BPIP) dan Prof.Dr.Iriyanto Widisuseno,M.Hum (guru besar filsafat FIB UNDIP). Pada sesi ini dimoderatori oleh Drs.Muhammad Adnan,MA (Ketua Tim Satgas Anti Radikalisme UNDIP). Masing-masing pembicara diberi alokasi waktu selama 20 menit untuk memaparkan bahan presentasi. Prof.Iriyanto mengatakan, pendidikan multikultural sebagai salah satu alternative solusi untuk merajut nilai-nilai kohesivitas sosial, membangun kesadaran multikultural. Beliau menambahkan bahwa Pancasila secara imperative dijadikan paradigma visi dan orientasi untuk membangun kesadaran multikulturalisme keindonesiaan.

Mengenai radikalisme disampaikan oleh mantan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Prof Adjie Samekto yang baru saja dilantik menjadi Deputi bidang pengkajian dan materi BPIP RI, bahwa Radikalisme bisa dieliminasi dengan pemahaman tentang kebenaran kemajemukan dan Kemajemukan yang seharusnya diterima bukan sebagai sesuatu doktrin tetapi tumbuh dari akal (rasio) dan pengalaman hidup Refly menambahkan, Apabila kita ingin ber-Pancasila, jangan lupa bahwa Pancasila bukan hanya satu-satunya faktor hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai adat, sopan santun, agama, tetap berkelindan dalam hidup. Pada kesimpulan akhir yang disampaikan oleh moderator bahwa semua yang disampaikan oleh narasumber adalah kesimpulan seminar pada sesi II ini. Pada akhir acara yang ditutup oleh Prof.Dr.Retno Saraswati menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, para peserta yang turut hadir dan panitia dan seluruh pendukung acara Seminar. Acara tersebut ditutup dengan ramah tamah dan pembagian sertifikat.

Bagus Rahmanda, SH,MH (tim kehumasan dan website FH UNDIP)

(Para narasumber berfoto bersama dengan Rektor UNDIP Dari kiri ke kanan, Brigjend Pol Hamli (Dir Pencegahan BNPT), Prof Intan Ahmad,Ph.D (Kemenristekdikti), Suharman (FRI), Prof.Dr.Yos Johan Utama,SH.MHum (Rektor Undip), Prof Azyumardi Azra, (UIN Syarif Hidayatullah),Prof Dr.FX.Adjie Samekto,SH.MHum, (Deputi Bid Pengkajian BPIP) dan Prof.Dr.Iriyanto Widisuseno,MHum (Guru besar ilmu filsafat Undip)

(dok.Prof Intan Ahmad sedang memaparkan materinya)

(Dok,Brigjend Pol Hamli sedang menjelaskan materi tentang radikalisme dan teroisme di Indonesia)

(Dok.Prof Iriyanto Widisuseno sedang menjawab pertanyaan dari peserta)